Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: PDI-P Ranking Pertama, Jangan Bangga Dulu

Kompas.com - 03/05/2018, 18:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya agar tak sombong meskipun saat ini elektabilitas partainya konsisten di posisi teratas dalam berbagai survei.

Hal itu disampaikan Megawati saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan tingkat nasional di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).

"Di dalam pengamatan secara umum alhamdulillah partai kita selalu mendapatkan ranking pertama. Tapi jangan bangga dulu. Saya tidak pernah mengajarkan kita hanya duduk lalu menunggu hasil survei," ujar Megawati.

Baca juga : Demokrat: Hubungan SBY dan Megawati Jadi Hambatan Koalisi Pilpres 2019

Ia menyatakan, hasil survei tersebut tidak dicapai dengan kerja seadanya, melainkan penuh kesungguhan.

Karena itu, Megawati meminta semua kader PDI-P untuk terus bekerja keras dengan turun langsung menyosialisasikan dan menjalankan program partai ke masyarakat.

Jika tidak, ia mengatakan, bisa saja PDI-P tak berada di peringkat pertama pada hasil survei berikutnya.

Megawati pun meminta semua kadernya terus bekerja keras menjalani agenda politik pada 2018 hingga 2019.

Baca juga : Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Beberapa agenda penting yang harus dijalani, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Itu boleh dijadikan kebanggaan, tapi kembali tidak menjadikan kita jadi sombong. Hasil survei jangan dijadikan patokan karena begitu dinamis. Maksudnya hari ini kita naik kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan besok turun," papar Mega.

"Saya ucapkan selamat bekerja, bekerja lah sampai pingsan, tidak ada waktu istirahat. Kalau saya ketua umum, saya berkeliling terus se-Indonesia kenapa Anda tidak bisa ke dapil-dapil?" lanjut Presiden kelima RI itu.

Elektabilitas PDI Perjuangan masih berada di puncak. Sementara Partai Gerindra berada di posisi kedua di atas Partai Golkar.

Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru Kompas yang dirilis pada Rabu (25/4/2018).

Baca juga : Survei Kompas: Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas

Yohan Wahyu dari Litbang Kompas mengatakan, jika dikategorikan berdasarkan angka tingkat keterpilihan dari survei kali ini, setidaknya ada tiga kategori kelompok parpol.

Pertama, kelompok yang ketika diproyeksikan dengan potensi maksimal suara (memperhitungkan sampling error) dari survei ini akan berpotensi meraih elektabilitas 10 persen atau lebih.

PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Golkar ada di kategori ini.

Elektabilitas PDI-P mencapai 33,3 persen. Angka ini sedikit naik dibandingkan dengan survei pada Oktober 2017.

Yohan mengatakan, tingkat keterpilihan PDI-P ini sedikit banyak menguatkan tesis selama ini terkait parpol petahana, yakni elektabilitasnya seiring dengan tokoh yang saat memimpin pemerintahan.

Hal ini terlihat ketika elektabilitas Presiden Jokowi meningkat, hal yang sama terjadi juga pada PDI-P.

Sementara itu, elektabilitas Gerindra 10,9 persen dan Partai Golkar relatif konsisten 7-9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com