Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Pamer Program Pemberdayaan Perempuan ke Wapres Iran

Kompas.com - 02/05/2018, 18:20 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memamerkan program-program pemberdayaan perempuan kepada Wakil Presiden Iran, Masoumeh Ebtekar, saat keduanya bertemu di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Kepada Wapres Iran urusan Perempuan dan Keluarga itu, Puan menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan Indonesia terkait pemberdayaan perempuan.

"Di bidang politik, kami terus mendorong keterpenuhan kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen agar perempuan dapat mewakili suara kaumnya," kata Puan.

Baca juga: Menko Puan Bertemu Wapres Iran Bahas Masalah Perempuan

Selain itu, Puan juga membanggakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat melatih perempuan Indonesia untuk mandiri secara ekonomi, sambil menyehatkan keluarganya dengan memberikan makanan bergizi.

Tidak hanya itu, perempuan Indonesia juga diberdayakan dengan memanfaatkan program Dana Desa.

"Harapannya, para ibu di desa bisa menciptakan bahan pangan penuh gizi menggunakan bahan pangan lokal yang menjadi potensi di desa itu," kata Puan.

Puan juga memaparkan bantuan pemerintah bagi warga miskin hingga siswa tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar yang sudah dibagikan kepada sekitar 19,7 juta anak sekolah.

Ada juga Kartu Indonesia Sehat yang di tahun 2019 nanti diharapkan bisa memenuhi pelayanan kesehatan seluruh warga secara gratis.

Baca juga: GKR Hemas Sebut Keterwakilan Pemimpin Perempuan Masih Minim

Puan meyakini ada banyak kerja sama yang bisa dijalin antara Indonesia dengan Iran, terutama soal pemberdayaan perempuan dan anak.

"Melalui koordinasi antar kementerian teknis yang berada di lingkup koordinasi Kemenko PMK, saya akan minta terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menindaklanjuti peluang kerja sama dengan Iran ini," kata Puan.

Sebaliknya, Ebtekar juga banyak bercerita mengenai perempuan di negaranya.

Perempuan di Iran, kata dia sangat sibuk mengejar pendidikan. Sudah 27 persen perempuan di Iran yang menempuh pendidikan tinggi.

"Kami memberikan pendidikan tambahan bagi mereka yang mau merintis usaha, mulai dari pelatihan, pengelolaan, hingga marketingnya," kata Ebtekar.

Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dengan Iran dan Malaysia dalam Persoalan Eksekusi Mati

"Kami berikan pula mereka pelatihan teknologi informasi agar nantinya mereka dapat memasarkan hasil usaha mereka bahkan ke dunia," tambahnya.

Pertemuan diakhiri dengan undangan Ebtekar kepada Menko Puan untuk datang ke Iran.

Ebtekar juga memberi penghargaan atas sambutan hangat Pemerintah Indonesia kepada delegasi Iran yang dipimpinnya.

Kompas TV Untuk sementara waktu, Kementerian PPPA masih sebatas berkoordinasi dengan kepala daerah terkait.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com