Kompas.com - 30/04/2018, 12:43 WIB

JAKARTA.KOMPAS.com - Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI Gusti Kanjeng Ratu (GMR) Hemas mengatakan, peran perempuan dalam lembaga publik masih kurang.

Sejak reformasi, menurut GKR Hemas, partisipasi perempuan yang luar biasa di bidang politik mulai memudar.

“Harus diakui partisipasi perempuan secara kuantitatif masih jauh dari harapan kita, dari idealnya harus diberbanyak lagi perempuan-perempuan menjadi tokoh di beberapa lembaga negara,” katanya saat menjadi pembicara di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (3/4/2018).

Hemas mengaku masih ada kesenjangan jender di bidang politik yang cukup tinggi, di mana laki-laki masih mendominasi posisi strategis yang ada di negara ini.

Baca juga : Cerita Para Perempuan Perkasa dari Pasar-pasar di Yogyakarta

Hemas menjelaskan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya ada sekitar 23 persen senator perempuan di DPD dan hanya ada 80 kepala daerah perempuan dari 514 kabupaten/kota.

Meski mengalami kemajuan, tetapi dia mengungkapkan tingkat keterwakilan perempuan hanya sekitar 17 persen.

“Di parlemen pun perempuan sedikit, padahal kita tahu peran perempuan sangat vital,” tuturnya.

“Tolong kita rebut, ayo kita rebut kalau tidak rebut sulit dalam legislasi regulasi yang ramah dan berspektif jender,” lanjutnya.

Baca juga : Mengenal Sosok Peneliti Perempuan di Balik Ekspedisi Selat Sunda

Peran perempuan dalam proses legislasi seperti, anggaran dan pengawasan, kata GKR Hemas, sangat penting dalam pengambilan keputusan.

“Banyak perempuan menjadi ketua badan anggaran (banggar) DPR yang menentukan keputusan anggaran,” paparnya.

Meski demikian, Hemas menyadari tantangan masih menghadang perempuan untuk jadi pemimpin. Misalnya, faktor seperti pendidikan dan pelatihan politik bagi yang minim bagi perempuan.

Selain itu, Hemas mengatakan ada kesenjangan komposisi politis elite antara laki-laki dan perempuan.

“Kita lihat struktur elite politik, kebijakan elit masih dikuasai laki-laki, akibatnya kebijakan internal seringkali luput kebijakan yang berpihak kepada perempuan,” paparnya.

Hemas meminta lebih keras lagi upaya-upaya perempuan untuk menduduki jabatan strategis.

Kompas TV Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Ratu Hemas.


Seminar Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam penyelenggaraan Negara

Narasumber:

Sukma Violetta (Komisi Yudisial RI)

•pansel hakim konstitusi sejauh mana?

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Nasional
Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Nasional
UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Nasional
Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Nasional
MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.