GKR Hemas Sebut Keterwakilan Pemimpin Perempuan Masih Minim

JAKARTA.KOMPAS.com - Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI Gusti Kanjeng Ratu (GMR) Hemas mengatakan, peran perempuan dalam lembaga publik masih kurang.

Sejak reformasi, menurut GKR Hemas, partisipasi perempuan yang luar biasa di bidang politik mulai memudar.

“Harus diakui partisipasi perempuan secara kuantitatif masih jauh dari harapan kita, dari idealnya harus diberbanyak lagi perempuan-perempuan menjadi tokoh di beberapa lembaga negara,” katanya saat menjadi pembicara di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (3/4/2018).

Hemas mengaku masih ada kesenjangan jender di bidang politik yang cukup tinggi, di mana laki-laki masih mendominasi posisi strategis yang ada di negara ini.

Baca juga : Cerita Para Perempuan Perkasa dari Pasar-pasar di Yogyakarta

Hemas menjelaskan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya ada sekitar 23 persen senator perempuan di DPD dan hanya ada 80 kepala daerah perempuan dari 514 kabupaten/kota.

Meski mengalami kemajuan, tetapi dia mengungkapkan tingkat keterwakilan perempuan hanya sekitar 17 persen.

“Di parlemen pun perempuan sedikit, padahal kita tahu peran perempuan sangat vital,” tuturnya.

“Tolong kita rebut, ayo kita rebut kalau tidak rebut sulit dalam legislasi regulasi yang ramah dan berspektif jender,” lanjutnya.

Baca juga : Mengenal Sosok Peneliti Perempuan di Balik Ekspedisi Selat Sunda

Peran perempuan dalam proses legislasi seperti, anggaran dan pengawasan, kata GKR Hemas, sangat penting dalam pengambilan keputusan.

“Banyak perempuan menjadi ketua badan anggaran (banggar) DPR yang menentukan keputusan anggaran,” paparnya.

Meski demikian, Hemas menyadari tantangan masih menghadang perempuan untuk jadi pemimpin. Misalnya, faktor seperti pendidikan dan pelatihan politik bagi yang minim bagi perempuan.

Selain itu, Hemas mengatakan ada kesenjangan komposisi politis elite antara laki-laki dan perempuan.

“Kita lihat struktur elite politik, kebijakan elit masih dikuasai laki-laki, akibatnya kebijakan internal seringkali luput kebijakan yang berpihak kepada perempuan,” paparnya.

Hemas meminta lebih keras lagi upaya-upaya perempuan untuk menduduki jabatan strategis.

Seminar Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam penyelenggaraan Negara

Narasumber:

Sukma Violetta (Komisi Yudisial RI)

•pansel hakim konstitusi sejauh mana?