Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penambahan Cuti Lebaran Dinilai Tak Untungkan Pekerja, Ini Alasannya

Kompas.com - 02/05/2018, 07:50 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik pemerintah soal penambahan tiga hari cuti bersama saat libur Lebaran mendatang.

Agus menilai, penetapan cuti dan libur yang panjang ini tidak akan menguntungkan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang bekerja untuk perusahaan swasta. Pasalnya, libur bersama ini turut memotong cuti tahunan.

"Tentu saja, sebagai karyawan tidak ada yang mau dipotong cutinya," ujar Agus, dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (1/5/2018).

Pemerintah masih mengevaluasi kebijakan tersebut. Kebijakan menambah tiga hari cuti bersama pada 11-12, dan 20 Juni 2018 itu sebelumnya diharapkan bisa mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik saat libur Lebaran.

Baca juga: Menhub Nilai Cuti Bersama Lebih Awal Permudah Pengaturan Lalu Lintas Mudik

Agus menambahkan, tenaga kerja yang beragama Muslim tidak bisa menikmati panjangnya waktu cuti dan libur ini karena jatah cutinya dipotong. Sementara, tenaga kerja yang kampung halamannya dekat dengan pusat kota juga tidak membutuhkan liburan yang lama.

Seiring dengan karyawan yang tidak bekerja, Agus menambahkan, produktivitas perusahaan akan menurun.

Untuk perusahaan yang bergerak di bidang ekspor atau pengiriman barang misalnya, ada kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman sehingga perusahaan harus dikenai denda.

Tak hanya berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan, harga-harga komoditas di Jakarta juga bisa meningkat karena kelangkaan pasokan. Pasalnya, truk-truk dengan muatan besar ke Jakarta akan dibatasi.

"Artinya, pengiriman barang ke Jakarta menjadi terhambat, kalau langka, harganya bisa meningkat," ujar Agus.

Baca juga: Pengusaha Protes, Pemerintah Evaluasi Penambahan Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H

Agus meminta supaya pemerintah kembali menetapkan keputusan seperti biasanya. Menurut dia, pemerintah sudah memiliki tugas masing-masing, khususnya dalam mengatur lalu lintas selama Lebaran.

"Ini, kan, ritual tahunan Muslim, ya sudah jalankan seperti biasa. Tahun lalu sudah bagus. Lagi pula masing-masing kementerian ada tupoksinya. Pemerintah siap saja, kan sudah tugas pemerintah," ucap Agus.

(Lidya Yuniartha/Kontan.co.id)
--
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pengamat: Cuti dan libur panjang tak untungkan tenaga kerja"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com