Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Saya Berharap PSI Jadi Partai Manusia, Bukan Partai Allah

Kompas.com - 22/04/2018, 14:17 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia untuk melakukan seleksi terbuka calon anggota legislatifnya.

Karena itu, ia bersedia ditunjuk PSI untuk menjadi salah satu panelis tes wawancara bakal calon legislatif 2019.

"Karena partai ini baru, maka saya dan kawan-kawan tentu mendukung agar DPR dan perpolitikan diberi darah baru yang segar, karena darahnya sudah agak kotor," ujar Mahfud di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018).

(Baca juga: Soal Partai Allah dan Partai Setan, Ini Kata Cak Imin)

Mahfud mendukung upaya PSI yang mendorong politik di Indonesia terbebas dari praktik korupsi. Khususnya, saat PSI mengerahkan kader-kadernya yang berintegritas di parlemen.

Menurut Mahfud, selama ini semua partai politik selalu menggelorakan semangat postif dan pemberantasan korupsi.

(Baca juga: Zulkifli Hasan: Amien Rais Bicara Partai Setan sebagai Pembina Alumni 212)

Namun, faktanya setelah menduduki kursi parlemen, kader-kader partai tersebut dipenjara karena kasus korupsi.

Mahfud berharap PSI tidak hanya melakukan sistem seleksi terbuka untuk menentukan calon anggota legislatif, tetapi juga membuat sistem pengawasan yang ketat saat orang yang diusung telah terpilih dan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat.

"Saya berharap partai ini jadi partai manusia, bukan partai Allah dan bukan partai setan. Kalau partai Allah itu mahasuci, tidak ada salahnya, mana ada partai Allah. Tapi, partai setan juga semua partai ada setannya," kata Mahfud.

Terminologi partai Allah dan partai setan sebelumnya dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Pernyataan Amien tersebut kemudian menjadi polemik. Ia bahkan dilaporkan ke polisi karena dianggap memecah belah umat beragama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com