Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres, PKS Tak Mau Dianggap Memaksa Prabowo

Kompas.com - 20/04/2018, 06:06 WIB
Moh Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya tidak memaksa agar kadernya digandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo pada Pilpres 2019.

"Kita sama Gerindra tak pernah ada paksa memaksa, selalu harmonis," kata Mardani ketika ditemui dalam rilis hasil survei Cyrus Network di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurut Mardani, PKS dan Gerindra sama-sama membutuhkan layaknya simbiosis mutualisme.

"Saling membutuhkan. Komunikasi Pak Prabowo dan Pak Sohibul (Iman) hampir tiap hari," ujar Mardani.

Baca juga : Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

PKS juga akan menghargai apapun keputusan yang diambil oleh Prabowo.

"Kami serahkan kepada beliau dan Gerindra. PKS sangat mengharagai apapun keputusannya," kata Mardani.

Mardani juga menegaskan, partainya akan berjuang dengan elegan dan penuh kecerdasan untuk memenangkan Pilpres mendatang.

"Selalu selama belum ada janur kuning kami tetap akan berjuang untuk bertanding di Pilpres 2019," ujarnya.

Baca juga : Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan ia akan berjuang agar satu dari sembilan kader PKS bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Sebagai eksekutif di PKS, yang menerima mandat dari Majelis Syuro PKS, sekarang saya kan berjuang bagaimana salah satu kader PKS jadi cawapres," kata Sohibul, saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufrie; Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sohibul menjelaskan, sembilan nama itu sudah ditetapkan oleh Majelis Syuro PKS sebagai bakal calon presiden/wakil presiden 2019.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera akan segera bertemu Partai Gerindra membahas koalisi jelang Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com