Ada Gerakan #2019gantipresiden, Luhut Bilang Silakan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak mau ambil pusing dengan gerakan #2019gantipresiden yang ramai di media sosial.

Bahkan, ada juga yang membuat kaus dengan sablonan tagar tersebut.

"Ya orang mau bilang ganti sila-sila aja hak dia. Tapi kan kita melihat, akhirnya rakyat yang memutuskan," kata Luhut di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Luhut mengakui, selama 3,5 pemerintah bekerja tak lepas dari kekurangan. Meski demikian ia tak ingin pemerintah lantas dicap hanya diam tak bekerja.

Baca juga : Luhut Ungkap Kejengkelan Jokowi...

"Bahwa masih ada yang kurang ya tidak kami juga pungkiri. Tapi sampai kapan pun juga pasti ada yang kurang," ungkap Luhut.

Luhut mengungkapkan, selama 3,5 tahun menjadi pembantu Presiden Joko Widodo di kabinet. Ia tahu betul berbagai pencapaian pemerintah yang tak dicapai pemerintah periode sebelumnya.

"Kita memiliki succes story yang sangat banyak. Saya boleh bertanggung jawab dengan itu dan saya juga ingin bertemu dengan orang yang menyatakan tidak ada succes story-nya," ucap Luhut.

Luhut juga tak ingin persoalan utang Indonesia di era Jokowi terus diperdebatkan. Sebab kata dia, persoalan tersebut pada dasarnya tak sesuai dengan fakta yang digembar-gemborkan.

Baca juga : Jawaban untuk Rizal Ramli soal Utang Indonesia

"Jangan masalah hutang dibicarakan begini-begitu. Masalah hutang kita sangat-sangat terkendali," terang Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merespons penggunaan tanda pagar #2019gantipresiden yang ramai di media sosial.

Presiden Jokowi pun menyebut, ada yang membuat kaus dengan sablonan tagar tersebut.

"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #2019gantipresiden di kaus," ujar Jokowi di depan seribuan relawan dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Jokowi juga berkelakar, "masak kaus bisa sampai ganti presiden."

Baca juga : Kunjungi Sukabumi, Presiden Serahkan 3.063 Sertifikat Tanah

Padahal menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hanya Tuhan dan rakyatlah yang mampu mengganti presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.