Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kepala Cabang First Travel Surabaya yang Diancam Dibunuh oleh Jemaah

Kompas.com - 27/03/2018, 08:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hery Suryo Hardadi, Komisaris Utama PT Wardani Amanah Utama yang merupakan cabang First Travel Surabaya mengaku hidupnya tidak tenang semenjak kasus ini mencuat. Teror dan ancaman ia dapatkan dari calon jemaah di Surabaya dan sekitarnya yang gagal diberangkatkan.

"Mungkin kalau Andika dan Anniesa ngerti kultur orang Jawa Timur, terutama Madura. Saya didatangi jemaah Madura. Katanya, uang tidak balik, kita carok," ujar Hery saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/3/2018).

Sejak 2016 lalu, Hery merekrut 5.080 jemaah. Namun, yang diberangkatkan hanya 3.402 jemaah. Selebihnya, semestinya mulai berangkat dalam peride Desember 2016-Mei 2017. Hery mengatakan, nasib serupa juga dialami kepala cabang First Travel di wilayah lain. Yang bisa dilakukan hanya memberi penjelasan kepada calon jemaah soal kondisi yang terjadi secara keseluruhan.

"Tapi jemaah tidak mau mengerti. Selama ini jemaah mikirnya uang mereka kita makan," kata Hery.

Baca juga : First Travel Gaji Pria Ini Rp 25 Juta Selama 8 Kali Meski Perusahaan Belum Beroperasi

Ancaman tak hanya pada Hery, tapi juga anggota keluarganya. Saat dia dan istrinya pergi, calon jemaah First Travel mendatangi rumahnya dan malah mengancam anaknya. Hery berharap sidang First Travel segera tuntas sehingga ada bentuk pertanggungjawaban ketiga pimpinannya yang kini duduk di kursi terdakwa.

"Mudah-mudahan ada keputusan adil dan Andika dan Anniesa bisa menyatakan bertanggung jawab yang tidak berangkat bisa diambil alih mereka," kata Hery.

Menanggapi hal tersebut, hakim menyebut persidangan ini hanya untuk ermutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Bukan memutuskan apakah uang para jemaah bisa kembali seutuhnya.

"Di sidang ini bukan masalah uang kembali atau pertanggungjawaban perdata. Ini di perkara lain, PKPU atau kepailitan," kata Hakim.

Kompas TV Para terdakwa penipuan umrah First Travel disoraki saat sidang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com