Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Pun Cawapresnya Dinilai Tak Pengaruhi Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 23/03/2018, 14:39 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai, faktor calon wakil presiden tidak akan berpengaruh terhadap Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres 2019.

Menurut Yunarto, elektabilitas Jokowi saat ini justru ditentukan oleh faktor kinerja.

"Sebetulnya saya pribadi juga melihat apakah faktor wapres juga jadi faktor utama yang akan memengaruhi kemenangan pada 2019. Menurut saya, tidak, faktor Jokowi dan kinerjanya sendiri kok," ujar Yunarto saat ditemui di Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Belakangan, sejumlah nama muncul dari kalangan parpol dan non-parpol untuk diusung sebagai cawapres pendamping Jokowi.

(Baca juga: Cawapres Jokowi, Mahfud MD dan Airlangga Dinilai Jadi Kandidat Kuat)

PKB mengajukan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Hal yang sama dilakukan PPP yang mengajukan sang ketua umum, Muhammad Romahurmuziy.

Sementara Partai Hanura mengusulkan nama sang pendiri, Wiranto. Dari kalangan masyarakat sipil, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sempat mencuat.

Namun, Yunarto melihat seluruh nama yang muncul tersebut tak satu pun yang mampu mengangkat elektabilitas Jokowi.

"Kalau kita lihat survei-survei, kan, tidak ada satu pun nama yang bisa mengangkat nama Jokowi sangat tinggi. Rata-rata nama itu hanya menebeng," ucap Yunarto.

(Baca juga: Wapres Kalla Ungkap Dua Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi)

Yunarto justru melihat posisi cawapres lebih memberikan keuntungan terhadap partai politik.

Siapa pun yang menjadi pendamping Jokowi, kata Yunarto, partai pengusung akan mendapatkan tingkat elektoral yang tinggi dalam pemilu legislatif. Sebab, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang akan digelar secara serentak.

"Siapa pun yang mendapatkan cawapres Jokowi, partai tersebut akan mendapatkan limpahan suara, bonus elektoral karena pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pileg," kata Yunarto.

"Makanya, jangan-jangan pertarungan terbesar 2019 bukan di perebutan presiden karena sepertinya Jokowi terlalu kuat tapi di perebutan calon wakil presiden," ujar dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com