Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kelayakan Airlangga Jadi Cawapres Jokowi, Ini Tanggapan Jusuf Kalla

Kompas.com - 23/03/2018, 09:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai, banyak kecocokan antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Kalla saat menjawab pertanyaan wartawan soal wacana Airlangga sebagai salah satu calon wakil presiden pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ya, tentu banyak hal yang cocok nanti tinggal usaha saja," kata Wakil Presiden ini di sela Rapat Kerja Nasional Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Aburizal Nilai Airlangga Layak Jadi Cawapres Jokowi

Saat kembali ditanya soal kenyamanan Jokowi bersama kader Golkar dalam memimpin Indonesia, Kalla mengatakan, Golkar harus mencari kader-kader terbaiknya untuk dipasangkan dengan Jokowi.

"Kalau itu harus dicari lagi kader-kader Golkar yang bisa membantu Presiden," kata Kalla lagi.

Meski demikian, kata Kalla, menjadi seorang calon wakil presiden harus memiliki elektabilitas yang mendongkrak suara calon presiden.

"Kedua, dapat membantu presiden dalam menjalankan pekerjaannya. Sebab, apabila tidak bisa membantu nanti, wakil presiden tidak mempunyai fungsi apa-apa. Jadi, harus ada kemampuan dan ada keterpilihan," lanjutnya. 

Baca juga: Airlangga Hartarto Klaim Jokowi Nyaman dengan Kader Partai Golkar

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto layak menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Aburizal alias Ical saat ditanyai wartawan di Rapat Kerja Nasional Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Saya menyebut enggak enak. Terlalu dekat sama saya, sebelah kiri, enggak boleh disebut," seloroh Ical kepada wartawan.

Saat itu, Airlangga sedang berdiri persis di sebelah kiri Ical. Airlangga hanya tertawa mendengar pernyataan Ical tadi.

Kompas TV Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat calon presiden petahana Joko Widodo tak perlu cuti saat masa kampanye Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com