Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Tembak Mati ke Pengedar Narkoba, Jangan Bicara HAM

Kompas.com - 20/03/2018, 21:01 WIB
Robertus Belarminus,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyerukan agar tidak lagi memakai pendekatan penahanan terhadap pengedar narkoba. Dia menilai, pengedar narkoba sebaiknya diganjar hukuman mati atau ditembak mati. 

Hal itu disampaikan Arteria dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, yang mengangkat tema "Pemerintah Serius Tangani Narkoba" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Arteria, masalah narkoba bukan sekedar transaksi komersial yang melawan hukum, tetapi merupakan pertempuran nasional.

Bangsa ini, menurut dia. sedang diserang, dan yang diserang adalah anak muda dan potensial, yang merupakan penerus bangsa.

Baca juga : Kepala BNN Target Bongkar 26 Sindikat Narkoba di 2018

"Jadi, jangan lagi pendekatannya, 'wah, ini melawan hukum kita tahan'. Makanya, saya katakan, tembak mati enggak ada urusan, hukuman mati, enggak ada urusan. Jangan bicara HAM-lah," kata Arteria.

Dia mengatakan, 1,77 persen sampai 2,18 persen penduduk atau sekitar 3,3 juta sampai 5,1 juta penduduk Indonesia mengonsumsi narkoba.

Para pemakainya ialah usia produktif mulai 10-59 tahun, khususnya mereka yang berusia 24-30 tahun.

Kemudian, pemakai narkoba teratur di Indonesia ada sekitar 1,4 juta orang. Untuk yang sudah menjadi pecandu jumlahnya 934.000 orang. Sementara yang coba-coba memakai narkoba sekitar 1,6 juta sampai 2 juta orang.

Baca juga : Apa Efek Narkoba Jenis Baru Pentylone bagi Penggunanya?

"Kemudian 13.000 orang konsumsi narkoba berlebihan, 33-41 orang mati setiap hari karena narkoba. Bayangin, anak kita sekolahkan mahal-mahal, tiba-tiba dia mati (karena narkoba)," ujar Arteria.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah, khususnya Presiden sudah menunjukan komitmen serius memerangi narkoba.

Itu dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo sudah mendeklarasikan darurat narkoba di awal pemerintahannya. Presiden, kata dia, juga menyatakan tidak akan memberikan grasi terhadap terpidana narkoba. "Itu (saat) satu bulan dia berkuasa," ujar Arteria.

"(Tahun) 2017 dia (Presiden) tekankan untuk instruksikan lagi ke Kapolri dan BNN, tembak di tempat pengedar narkoba yang memasukan, pengedar asing yang melawan," ujar Arteria.

Tak hanya pemerintah, Arteris menganggap DPR serius dalam memerangi narkoha lewat revisi undang-undang narkoba. Nantinya, akan ada penguatan sistem dan kelembagaan di BNN.

Kompas TV Awalnya, ia hendak dihentikan karena mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, tapi berusaha kabur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com