Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan

Kompas.com - 20/03/2018, 14:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto soal adanya kajian dari pihak asing yang menyatakan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030 merupakan peringatan pemerintah untuk memperbaiki diri.

Adapun pernyataan tersebut dimuat dalam video yang di-post di akun Facebook resmi Partai Gerindra, pada Senin (19/3/2018) silam.

"Itu namanya warning. Kami ingin Indonesia lebih dari 1.000 tahun, kalau perlu sampai kiamat. Tetapi kalau cara memimpin Indonesia seperti sekarang ya bisa kacau," ujar Fadli Zon di Gedung DPP Partai Gerindra, Selasa (20/3/2018).

Menurut Fadli, pernyataan Prabowo merupakan peringatan bagi pemerintah agar tidak salah jalan. Hal itu demi menjaga eksistensi Indonesia ke depannya.

"Menurut saya kita sekarang ini sudah banyak salah jalan, masuk ke jurang, masuk ke jerat utang dan lain lain," ujar Fadli.

(Baca juga: Jika Jadi Presiden, Gerindra Optimistis Prabowo Bisa Perbaiki Ekonomi Indonesia)

Fadli mengaku optimistis Prabowo bisa menjadi figur pemimpin yang meningkatkan kedaulatan Indonesia dari segi ekonomi. Sebab, Partai Gerindra mengutamakan ekonomi kerakyatan sebagai semangat partai untuk mengabdi ke masyarakat.

"Ya bisa dipastikan, karena platform ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Kan kita malah jadi raja utang, mempermudah pekerja asing untuk masuk, padahal di dalam negeri kita membutuhkan banyak pekerjaan. Kemudian penguasaan lahan kita hanya segelintir orang," ucap Fadli Zon.

Fadli menganggap semangat Trisakti yang diusung oleh Presiden Joko Widodo berbeda dengan kenyataannya di lapangan.

Dengan demikian, menurut dia, Indonesia membutuhkan kepala negara baru yang konsisten dan bisa membawa Indonesia menjadi negara terhormat secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

"Saya tanya langsung ke bawah, ke masyarakat, semua hidupnya susah dan makin susah di era Jokowi. Kiri-kanan lihat rakyat sengsara kan," kata Fadli.

(Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Daftar Cawapres Prabowo Diisi 15 Nama)

Menurut dia, perekonomian Indonesia harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Fadli mengkritik langkah pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengesampingkan pembangunan manusia.

Dalam video tersebut, Prabowo mengungkapkan adanya kajian dari pihak asing yang meramalkan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030. Prabowo juga mengungkapkan sejumlah persoalan perekonomian yang dialami Indonesia.

Hingga pukul 13:52 WIB tadi, video tersebut telah disukai sekitar 3.300 pengguna, 700 komentar dan dibagikan sebanyak 952 kali.

Kompas TV Saat ini internal partai Gerindra tengah menyiapkan deklarasi calon presiden yang paling lambat dilakukan pada april mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com