Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Jadi Politisi, Hotman Paris Sebut Gajinya Ratusan Kali Lipat dari Anggota DPR

Kompas.com - 16/03/2018, 11:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPengacara Hotman Paris mengatakan, ia beberapa kali menolak tawaran bergabung ke partai politik.

Ia mengaku dapat tawaran dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Perindo, dan partai lain yang ia enggan sebutkan. Namun, semuanya dia tolak karena tidak berminat menjadi politisi.

Bukan karena tidak suka partainya, melainkan karena secara pribadi, Hotman tak menyukai politik.

"Buat apa? Semua saya miliki sudah. Saya lebih populer dari partai politik," ujar Hotman kepada Kompas.com, Jumat (16/3/2018).

(Baca juga: Cerita Hotman Paris yang Berkali-kali Tolak Ajakan Masuk Partai Politik)

Dari segi pendapatan, kata Hotman, saat ini dirinya panen uang. Gajinya terbilang besar karena menangani kasus-kasus kakap.

Selain itu, ia juga banyak digandeng menjadi pengacara sejumlah pengusaha. Bahkan, Hotman ada kontrak dengan Partai Perindo, di mana ia tetap dibayar bulanan meski tak ada kasus.

Jika masuk ke partai politik, Hotman meyakini pendapatannya pasti berkurang drastis.

"Sebagai lawyer pendapatan saya ratusan kali lipat daripada menjadi anggota DPR," kata Hotman.

Hotman juga tak ingin mencari popularitas dengan menjadi politisi. Saat ini, dirinya merasa sudah cukup terkenal. Pengikut dirinya di media sosial juga banyak.

(Baca juga: Hotman: Kalau Mobil Gue Belum Dibayar Pajaknya, Gue Kasih Jam Rolex)

 

Bahkan, partai terakhir yang menawarinya bergabung menganggap Hotman seperti influencer di media sosial sehingga diharapkan menarik animo masyarakat.

"Kepopuleran saya kadang-kadang setara menteri. Kalau di kawinan, kalau menteri VIP, saya juga VIP. Apa lagi yang saya cari," kata dia.

Hotman mengatakan, akan banyak pihak yang sakit hati jika dirinya menjadi politisi. Sebab, gaya bicaranya yang blak-blakan bukan mustahil membuat politisi lain meradang.

Selain itu, Hotman juga merasa pengalamannya selama 35 tahun berkiprah menangani kasus-kasus kakap pun tak ada lagi artinya jika bergabung ke partai politik.

"Saya menikmati. Itu kepuasan saya yang tidak bisa ditinggalkan," kata dia.

Kompas TV Hary Tanoe Diperiksa Bareskrim Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com