Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aji Chen Bromokusumo
Budayawan

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PSI dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan

Jokowi-AHY Ideal Buat Demokrat

Kompas.com - 14/03/2018, 12:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sudah sah dan resmi partai-partai politik peserta Pemilu 2019 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 17 Februari 2018. Undian nomor urut partai peserta Pemilu 2019 dilakukan keesokan harinya tanggal 18 Februari 2018.

Belakangan, 4 Maret 2018, Partai Bulan Bintang resmi dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019, setelah setelah sebelumnya bersama PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) tidak lolos.

Keduanya menggugat KPU dan setelah verifikasi ulang, PBB yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Baca juga : Catat, Inilah Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019!

Ada empat partai baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda dan Partai Perindo.

Jika dicermati lebih jauh, tiga dari empat partai politik ini adalah nama-nama dan wajah lama di kancah politik Indonesia.

Dua partai "DNA"-nya berasal dari masa Orde Baru, satu partai dengan kekuatan media (wajah lama juga).

Hanya PSI yang terlihat berwajah baru seperti pengurus partai, dari pusat sampai daerah seluruhnya wajah baru dan masih berusia belia.

Pada 23 Februari 2018 yang baru lewat, PDI-P dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali, mendeklarasikan pencalonan (kembali) Jokowi sebagai Capres 2019-2024 (masa jabatan kedua).

Baca juga : Rekomendasi Rakernas PDI-P, Megawati Perintahkan Pemenangan Jokowi

PDI-P cukup "telat" mendeklarasikan dukungan terhadap pencalonan (kembali) Jokowi dibandingkan Golkar pada tanggal 28 Juli 2016, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada tanggal 11 April 2017, PPP pada tanggal 21 Juli 2017, Perindo pada Agustus 2017, Hanura pada tanggal 4 Agustus 2017, dan NasDem pada tanggal 15 November 2017.

Poros ketiga

Santer beredar analisis dan spekulasi akan munculnya poros ketiga, yaitu alternatif selain Jokowi dan (kemungkinan) Prabowo sebagai dua capres yang banyak kalangan memprediksi akan ‘re-match’ di Pilpres 2019.

Baca juga : Ketum PPP: Jokowi dan Prabowo Sepakat Rematch di Pilpres 2019

Poros Ketiga ini mengingatkan Poros Tengah di tahun 1999 yang digagas Amien Rais. Poros Tengah dimunculkan untuk (mencoba) menenggelamkan dominasi partai pemenang Pemilu 1999 yaitu PDI-P  yang ‘otomatis’ mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres.

KH Abudrrahman Wahid Gus Dur kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Sejarah mencatat dan membuktikan manuver Amien Rais justru menimbulkan riak gelombang pembaruan yang lebih besar digelorakan oleh Gus Dur.

Poros Tengah gerah dan ‘menyeret’ turun Gus Dur, sehingga Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia ke-5.

Di masa Megawati, konstitusi pemilihan presiden langsung digodok dan disahkan, menghasilkan pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya di Indonesia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com