Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Koalisi Ketiga Justru Akan Mengancam Prabowo

Kompas.com - 07/03/2018, 21:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, keberadaan poros koalisi ketiga dalam Pilpres 2019 akan menggerus elektabilitas Prabowo Subianto dibandingkan Joko Widodo. Sebab, poros baru akan membelah suara dari para pemilih yang tidak ingin memilih calon petahana.

"Antara Jokowi dan Prabowo kalau ada paslon ketiga yang akan lebih dirugikan Prabowo, bukan Jokowi. Katakanlah ada calon dari militer, Prabowo terganggu. Atau calon latar belakangnya dari Islam, terganggu juga," kata Qodari pada diskusi media bertema "Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018" di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Menurut Qodari, jika penantang Jokowi hanya satu calon, suara pemilih yang tidak suka atau tidak ingin memilih petahana akan terkumpul ke Prabowo. Sebaliknya, jika terdapat calon penantang lain, suara pemilih akan terbelah ke penantang lainnya.

Baca juga: Gerindra: Berapa Pun Porosnya Kami Hargai, Kami Hanya Peduli Prabowo Capres

"Kalau ada dua-tiga (penantang), suara yang tidak mau akan incumbent itu akan terbelah di antara para penantang," ujarnya.

Meski demikian, Qodari menilai peluang terwujudnya poros koalisi ketiga di luar kubu pendukung Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto agak sulit dilaksanakan. Sebab, ada berbagai potensi persoalan yang bisa mengganggu jalannya koalisi poros ketiga.

Qodari berkaca kepada koalisi poros ketiga pada Pilpres 2009 lalu. Menurut dia, koalisi poros ketiga pada Pilpres 2009 cenderung lebih sederhana karena komposisi koalisi pada waktu itu hanya terdiri dari dua partai, yakni Golkar dan Hanura.

Baca juga: Peneliti LIPI: Munculkan Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Jadi Tantangan Pilpres 2019

"Pak JK Ketua Golkar, Pak Wiranto Ketua Hanura, dan dua partai ini bergabung sudah memenuhi persyaratannya (mengusung capres-cawapres)," kata Qodari.

Hal itulah yang tidak ia lihat pada pilpres 2019 nanti. Sebab, tidak ada faktor kesederhanaan komposisi parpol dan pimpinan parpol.

"Jadi mempertemukan tiga partai dengan tiga pimpinan dengan aspirasi yang berbeda ini yang membuat kesulitan," ujarnya.

Selain itu, koalisi poros ketiga akan sulit terwujud pada 2019 apabila setiap partai memiliki ambisi yang kuat dan kalkulasi politik yang rumit.

Kompas TV Agustus 2018 adalah masa pendaftaran capres dan cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com