Peneliti LIPI: Munculkan Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Jadi Tantangan Pilpres 2019

Kompas.com - 06/03/2018, 19:53 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, tantangan Pilpres 2019 adalah memunculkan poros di luar Jokowi dan Prabowo.

Sebab, lanjut Haris, beberapa tahun belakangan publik cenderung tidak disuguhkan calon presiden alternatif di luar kedua nama tersebut.

Pemberitaan media massa juga akhirnya hanya mengerucut soal elektabilitas dan koalisi antar parpol, bukan soal calon alternatif.

"Saya melihat tantangannya adalah bagaimana pilpres ini tidak hanya untuk mereka-mereka saja, partai politik dan teman-temannya saja," kata Haris dalam diskusi "Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi" di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Dia mengatakan, bagaimanapun perlu ada peluang bagi munculnya poros di luar Jokowi dan Prabowo atau poros ketiga.

"Supaya juga tidak muncul apa yang kita khawatirkan sebagai pembelahan sosial atau pembelahan politik apabila hanya dua calon dalam pilpres akan datang," ujar Haris.

Baca juga: Gerindra Tak Masalah jika Muncul Poros Baru Penantang Jokowi dan Prabowo )

Dia mencontohkan, yang berpotensi membentuk poros ketiga peluangnya ada di kubu Partai Demokrat.

"Misalnya, mungkin mengajak PKB atau PAN jadi bagian di dalamnya, di samping Pak Jokowi dan Prabowo," ujar Haris.

Meski demikian, diakuinya, aturan presidential threshold (PT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berakibat membatasi alternatif calon presiden di luar Jokowi dan Prabowo.

"Nah, ambang batas ini tentu punya konsekuensi logis, dampaknya terbatasnya peluang calon presiden alternatif di luar Jokowi-Prabowo," ujar Haris.

Diketahui, ketentuan PT atau ambang batas pencalonan presiden, partai politik (parpol), atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Padahal, lanjut Haris, selama beberapa tahun belakangan publik hanya disodori dua nama tersebut sebagai capres. PT ini juga membuat peluang dibentuknya poros ketiga di luar Jokowi dan Prabowo menjadi kecil.

"Tidak ada peluang munculnya calon atau poros ketiga. Peluang ada, tapi sangat kecil. Ini mempersempit peluang publik untuk memilih di luar dua nama itu," ujar Haris.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X