Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan AHY ke Istana Dianggap Sinyal Dukungan Demokrat ke Jokowi

Kompas.com - 07/03/2018, 18:46 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Komandan Satgas Bersama Pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Presiden Joko Widodo dinilai menjadi sinyal untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, sejumlah indikasi itu terlihat dari beberapa hal yang dilakukan oleh AHY dan Jokowi selama pertemuan berlangsung.

"Ini statement-nya kayaknya akan cenderung mendukung Pak Jokowi. Misalnya, (AHY) mengatakan, 'ada salam dari Pak SBY agar kepemimpinan Jokowi berjalan terus, Pak Jokowi sehat selalu'," kata Qodari dalam diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

(Baca juga : Lewat AHY, SBY Titip Pesan agar Jokowi Tetap Sehat dan Lanjutkan Memimpin Negeri)

Selain itu, Qodari juga melihat cara penerimaan Jokowi terhadap AHY yang lebih terkesan personal, dibandingkan sebelumnya ketika AHY diterima oleh putra Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Menurut saya itu sudah suatu indikasi ada pesan politik yang kuat dari Demokrat yang membuat Pak Jokowi menerima Agus secara personal, bukan dengan Kaesang," ujarnya.

Kendati demikian, Qodari mengakui, koalisi untuk Pilpres 2019 masih sangat dinamis sehingga berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

AHY datang ke Istana untuk memberikan undangan kepada Presiden Jokowi agar hadir dalam acara Rapimnas Partai Demokrat pada 10 dan 11 Maret 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

(Baca juga : Demokrat: Pencalonan AHY dalam Pilpres 2019 Belum Final)

Adapun soal Pilpres 2019, AHY mengatakan, partainya pasti akan bergabung ke gerbong koalisi partai politik dalam menyambut pemilihan presiden 2019.

Pasalnya, Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk mengajukan bakal calon presiden atau wakil presiden tanpa koalisi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah.

(Baca juga : Kapan Demokrat Putuskan Dukungan Pilpres? AHY Jawab Tunggu Tanggal Mainnya)

Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Namun, apakah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan berada di gerbong koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 atau tidak, Agus mengatakan, saat ini belum ada keputusan.

"Dalam politik segala sesuatunya mungkin terjadi. Tapi Demokrat hari ini saya ketahui belum memiliki sikap khusus terkait siapa yang akan didukung. Akhirnya kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Demokrat akan menentukan sikapnya," ujar AHY.

Ia memastikan, partainya tengah mengkomunikasikan hal tersebut dengan partai politik lainnya.

Kompas TV AHY datang ke Istana dalam kapasitasnya sebagai komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com