Korupsi, Suap, dan Pilkada

BELUM lama ini, publik diramaikan dengan kasus penangkapan terhadap salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Pengawas Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Garut atas kasus gratifikasi atau suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut.

Mereka diduga telah menerima satu unit mobil dan sejumlah transfer terhadap rekening atas nama sendiri. Ini menjadi pukulan yang sangat keras bagi penyelenggara pemilu.

Bagaimana tidak, di saat penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi dan gencar deklarasi tolak money politics dan politisasi SARA serta deklarasi damai menjelang tahapan kampanye, di saat itu pula terdapat personel di tubuh penyelenggara pemilu melakukan tindakan yang mencemari proses demokrasi.

Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu bahwa integritas adalah poin penting yang perlu dijaga dengan baik, sekecil apa pun itu.

Integritas sebagai sebuah reputasi, dalam konteks organisasi seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya (Wasesa, 2011).

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mampu menahan hawa nafsu untuk tidak tergoda pada hal yang membuat kesenangan sesaat dengan menggadaikan integritas, moralitas dan nilai asas penyelenggara pemilu.

Dengan adanya kasus tersebut, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu mengalami degradasi yang cukup signifikan. Karena, biasanya kasus kasus seperti ini akan menjadi bola liar dan adanya pengembangan kasus.

Tidak menutup kemungkinan jika hal ini juga terjadi di daerah yang lain dan belum terungkap. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu, ini bukan hal yang mudah.

Akan tetapi, ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara untuk melakukan upaya semaksimal dengan berbagai terobosan inovatif hingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara kembali meningkat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penguatan integritas secara masif di internal penyelenggara serta membangun system yang transparan dengan melibatkan pengawasan seluruh elemen masyarakat.

Dengan adanya keterbukaan akses dan transparansi informasi yang akurat, ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Mereka akan semakin mudah untuk ikut terlibat menjadi pengawas partisipatif dan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi baik dilakukan oleh pasangan calon, partai politik ataupun penyelenggara pemilu itu sendiri.

Kasus suap tersebut tentunya sangat berbahaya bagi keberlangsungan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Bisa dikatakan bahwa suap tersebut terjadi dengan struktur dan sistematis, maka kemudian sanksi pidana diberikan kepada mereka yang sudah melakukan tindakan kotor.

Semoga kasus ini merupakan yang pertama dan terakhir dalam catatan penyelenggaraan pilkada dan menjelang pemilu 2019. Apalagi KPU dan Bawaslu adalah punggawa dalam menentukan kualitas seorang pemimpin. Mereka adalah garda terdepan untuk mengawal proses demokrasi sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.