Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Minta DPR Evaluasi Tembak Mati Pengedar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 22:11 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri meminta, DPR turut melakukan evaluasi tindakan tembak mati pengedar narkoba oleh pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kontras menilai tindakan tembak mati pengedar narkoba dijadikan alat politik pemerintah. Apalagi berdasarkan data yang dihimpun LBH Masyarakat, angka penembakan dan korban tewas meningkat setelah pejabat tertentu melontarkan pernyataan untuk menindak tegas pengedar narkoba.

"Kami lihat selama ini tidak pernah pemerintah ini mengevaluasi dari tindakan-tindakan dari penindakan hukum penggunaan senjata api," ujar Arif dalam konferensi pers di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Kontras, DPR perlu turun tangan sebab hal ini menyangkut politik ketegasan dari pemerintah. DPR pula lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah.

Evaluasi, kata dia, bisa mengungkapkan apakah tindakan tegas dengan menembak mati para pengedar narkoba tersebut berjalan lurus atau tidak dengan menurunnya peredaran narkoba.

(Baca juga: Tembak Mati Pengedar Narkoba Dinilai Hanya Putus Rantai Informasi)

Pemerintah yang dimaksud oleh Arif meliputi instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kasus narkoba mulai dari Polri, TNI, hingga BNN.

"Padahal di Perkap (Peraturan Kapolri) soal penggunaan senjata api itu diatur bagaimana anggota kepolisian menggunakan senjata api. Harus membuat laporan," kata Arif.

"Ini menjadi catatan. Penggunaan senjata api itu untuk menghentikan bukan pada tahap mematikan," sambung dia.

Berdasarkan data Kontras pada Januari - September 2017, tercatat ada 107 peristiwa penembakan menggunakan senjata api. Akibatnya korban jiwa sampai 106 orang dan 36 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu berdasarkan data BNN, sepanjang 2017, perang melawan narkoba terus dilakukan. BNN mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara itu, 79 orang ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan.

Adapun data yang dihimpun oleh LBH Masyarakat, terjadi 183 kasus penembankan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan.

Dari data itu, 99 orang meninggal dunia, dan 116 mengalami luka-luka.

Kompas TV Apakah selama ini sanksi dalam UU narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com