Kontras Minta DPR Evaluasi Tembak Mati Pengedar Narkoba

Kontras menilai tindakan tembak mati pengedar narkoba dijadikan alat politik pemerintah. Apalagi berdasarkan data yang dihimpun LBH Masyarakat, angka penembakan dan korban tewas meningkat setelah pejabat tertentu melontarkan pernyataan untuk menindak tegas pengedar narkoba.

"Kami lihat selama ini tidak pernah pemerintah ini mengevaluasi dari tindakan-tindakan dari penindakan hukum penggunaan senjata api," ujar Arif dalam konferensi pers di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Kontras, DPR perlu turun tangan sebab hal ini menyangkut politik ketegasan dari pemerintah. DPR pula lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah.

Evaluasi, kata dia, bisa mengungkapkan apakah tindakan tegas dengan menembak mati para pengedar narkoba tersebut berjalan lurus atau tidak dengan menurunnya peredaran narkoba.

Pemerintah yang dimaksud oleh Arif meliputi instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kasus narkoba mulai dari Polri, TNI, hingga BNN.

"Padahal di Perkap (Peraturan Kapolri) soal penggunaan senjata api itu diatur bagaimana anggota kepolisian menggunakan senjata api. Harus membuat laporan," kata Arif.

"Ini menjadi catatan. Penggunaan senjata api itu untuk menghentikan bukan pada tahap mematikan," sambung dia.

Berdasarkan data Kontras pada Januari - September 2017, tercatat ada 107 peristiwa penembakan menggunakan senjata api. Akibatnya korban jiwa sampai 106 orang dan 36 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu berdasarkan data BNN, sepanjang 2017, perang melawan narkoba terus dilakukan. BNN mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara itu, 79 orang ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan.

Adapun data yang dihimpun oleh LBH Masyarakat, terjadi 183 kasus penembankan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan.

Dari data itu, 99 orang meninggal dunia, dan 116 mengalami luka-luka.