Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tembak Mati Pengedar Narkoba Dinilai Hanya Putus Rantai Informasi

Kompas.com - 05/03/2018, 20:54 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat meminta tindakan tembak mati pengedar narkoba dihentikan.

Selain tidak efektif, tindakan itu juga dinilai akan membuat aparat kesulitan membongkar jaringan yang lebih besar.

"Ketika Polisi atau BNN menembak mati justru mereka memutus rantai informasi yang mereka bisa dapatkan ketika orang-orang ini dapat ditangkap dan diproses secara hukum," ujar Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat Ajeng Larasati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH Masyarakat, terjadi 183 penembakan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan: 99 orang meninggal dunia dan 116 mengalami luka-luka.

(Baca juga: Kepala BNN Heru Winarko Ditantang Tekan Angka Tembak Mati Pengedar Narkoba)

Dari data itu, kata Ajeng, banyak kasus penembakan hanya menyasar para pengedar narkoba kelas menengah ke bawah.

Padahal, informasi dari mereka sangat berarti untuk membongkar siapa dalang atau bandar dari narkoba yang diedarkan.

"Ketika yang disasar adalah pengedar kelas menegah dan kecil, maka pengedar yang besar dengan mudah merekrut pengedar menengah dan kecil lainnnya," ucap dia.

LBH Masyarakat menilai tindakan tembak di ditempat sama sekali tidak efektif menekan peredaran narkoba di Indonesia. Justru pasokan narkoba dari luar negeri tetap tinggi.

Hal ini ditengarai lantaran para pengedar besar atau bandarnya tetap berkeliaran. Bahkan di beberapa kasus, kalaupun tertangkap, para bandar tersebut tetap bisa mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara.

(Baca juga: LBH: Pernyataan Jokowi Picu Meningkatnya Tembak Mati Pengedar Narkoba)

Hal ini lantaran masih rendahnya pengawasan kepada narapidana narkotika di lapas. Bahkan kerap kali ada oknum petugas lapas yang justru kongkalikong dengan para pengedar narkoba yang ada di dalam penjara.

Sebelumnya, Amnesty Internasional Indonesia ikut menyoroti banyaknya korban tewas akibat tindakan tembak di tempat dalam penanganan kasus narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pun ditantang untuk menurunkan angka tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat alam penindakan kasus narkoba.

Sepanjang 2017, perang melawan narkoba terus dilakukan. BNN mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara itu, 79 orang ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan.

Pada 2017 pula, BNN mencatat ada 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun barang bukti yang disita adalah 4,71 ton sabu, 151,22 ton ganja, 2,9 juta ekstasi, dan 627,84 kilogram ekstasi. Semua kasus itu ditangani BNN, Polri-TNI, hingga Bea Cukai.

Kompas TV Apel Operasi Keselamatan meliputi pemeriksaan kelengkapan surat dan fisik kendaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com