JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai kasus kekerasan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan harus segera dituntaskan.
Jika tidak, menurut Zulkifli, mandeknya kasus Novel akan merugikan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo. Apalagi, saat ini merupakan tahun politik dan Presiden Jokowi akan kembali mencalonkan diri di Pilpres 2019.
"Pada akhirnya kalau ini tidak selesai yang dirugikan presiden. Apalagi ini sudah masuk tahun politik. Agustus sudah pendaftaran capres-cawapres. Pada akhirnya presiden yang akan dirugikan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Baca juga : Ahli dari Australia Pun Kesulitan Deteksi Penyerang Novel Baswedan...
Menurut Zulkifli, kasus Novel yang tak kunjung tuntas juga akan menimbulkan isu atau rumor yang negatif.
Ia pun berharap kepulangan Novel setelah menjalani operasi di Singapura menjadi momentum bagi Polri untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Namanya isu dan rumor banyak hal yang jadi negatif apalagi sudah masuk tahun-tahun seperti ini. Tentu akan merugikan pemerintah," kata Ketua Umum PAN itu.
Seperti diketahui, wajah Novel Baswedan disiram air keras seusai menunaikan shalat Subuh berjamaah di Masjid Al Ikhsan, Jalan Deposito RT 003 RW 010, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017.
Baca juga : Indonesia Masih Berutang Mata Novel Baswedan
Seusai mendapat serangan, Novel dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sore harinya, Novel dirujuk ke Jakarta Eye Center.
Luka parah pada kedua mata Novel akibat siraman air keras ternyata tak cukup ditangani di Indonesia. Pada 12 April 2017, dokter merujuk agar Novel mendapatkan perawatan mata di Singapura.
Pada 17 Agustus 2017, Novel menjalani operasi pertama di Singapura. Hingga saat ini, kasus penyiraman air keras terhadap Novel belum juga menemukan titik terang.
Setelah lebih dari 10 bulan sejak penyerangan dilakukan, polisi belum juga menetapkan satu tersangka.