Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal E-KTP Penghayat Kepercayaan, Ini Opsi Pemerintah

Kompas.com - 13/02/2018, 12:55 WIB
Moh. Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mengakomodasi usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar membuat e-KTP khusus bagi warga penghayat kepercayaan.

Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai e-KTP, tidak dilakukan perubahan atau penggantian e-KTP sama sekali.

Sedangkan untuk penghayat kepercayaan, dalam e-KTP tersebut akan dipertimbangkan untuk dicantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama.

"Kami menyerap aspirasi tokoh agama dipisahkan antara agama dengan aliran kepercayaan," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Usulan Kemendagri itu nantinya akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan menteri terkait sebelum disahkan.

"Kira-kira teknisnya mana yang akan kami terapkan. Apakah agama titik dua, di bawahnya aliran kepercayaan, atau dipisahkan dari blangko yang berbeda," kata Tjahjo.

(Baca juga: Menag: Prinsipnya, Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Harus Dipenuhi)

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa akan ada dua e-KTP yakni untuk para pemeluk agama dan penghayat kepercayaan.

Bagi pemeluk agama di e-KTP akan ditulis "Agama: dengan keterangan agamanya".

Sedangkan untuk penghayat kepercayaan akan ditulis, "Kepercayaan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", tanpa dicantumkan spefisik kepercayaan apa yang dianut.

"Blangkonya satu, penuangannya jadi dua model. Blangkonya sama, aplikasinya yang dibuat dua model, sehingga melahirkan dua (e-KTP)," kata Zudan.

(Baca: Tak Akan Ada E-KTP Khusus Warga Penghayat Kepercayaan)

Menurut Zudan format tersebut pada dasarnya diusulkan oleh banyak kalangan, sehingga Kemendagri hanya mengakomodasi usulan. Meski pada akhirnya keputusan final ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Zudan menambahkan, para penghayat kepercayaan pun tak perlu melakukan perekaman ulang, cukup memperbarui data kependudukannya di kantor Dinas Dukcapil masing-masing tempat guna mendapatkan e-KTP baru.

Kompas TV Mendagri Pastikan E-KTP Berjalan & Aman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com