Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Terima Penghargaan dari World Chinese Economic Summit

Kompas.com - 12/02/2018, 15:12 WIB
Moh. Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - World Chinese Economic Summit (WCES) dan Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) memberikan Benevolent Award, sebuah penghargaan kebajikan di bidang perdamaian kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Kalla pun menganggap penghargaan tersebut penting untuk menumbuhkan harmonisasi.

"Konon katanya pemimpin di China sangat mengedepankan harmoni antara pengusaha China dan yang lain (non-China)," kata Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurut dia, kolaborasi dan harmonisasi antar pengusaha diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Itulah mengapa kolaborasi dan harmonisasi antara sektor lain sangat penting. Di Indonesia kita tidak ada diskriminasi antar pengusaha," kata dia.

Baca juga : Kedatangan Panda Raksasa, Simbol Kedekatan Hubungan Indonesia-China

Kalla juga menyontohkan bagaimana dampak ketidakharmonisan itu terjadi di suatu negara.

"Perang yang terjadi di Timur Tengah, di Asia masalahnya adalah disharmonisasi," kata dia.

Penghargaan yang diberikan WCES itu adalah penghargaan tertinggi dari ajang tersebut.

Kalla sendiri semestinya menerima penghargaan itu pada saat WCES digelar November 2017 lalu, namun ia tak hadir.

Baca juga : Makna Inisiatif Belt and Road bagi Hubungan Indonesia-China

Penghargaan itu juga diberikan kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berjasa untuk mendekatkan dunia dengan China, etnis Tionghoa.

Selain Kalla, tokoh Indonesia yang pernah mendapatkan penghargaan serupa adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.

Sementara itu, tokoh dunia yang mendapatkan penghargaan tersebut ada Pangeran Andrew dari Inggris pada 2015 dan mantan PM Australia Kevin Rudd pada 2016.

Pada WCES yang ke-10 nanti di bulan November 2018, Kalla harus menyampaikan pidato kunci dan menyerahkan penghargaannya kepada penerima yang baru.

Kompas TV Mufida mengaku mendapat kado dari JK berupa hadiah kasih sayang dan ciuman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com