Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/01/2018, 00:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung soal keterlibatan para purnawirawan TNI yang terjung ke dunia politik, termasuk mantan Danjen Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut dia, keterlibatan Lodewijk di dunia politik kini tak lepas dari sejarah panjang TNI di Partai Golkar.

Dia pun bercerita saat pemilu dilaksanakan di era Orde Baru, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Golkar, di mana Kalla merupakan salah satu tokoh pentingnya, merupakan partai berkuasa saat itu. Bahkan, ABRI juga saat itu dikenakan atribut berwarna kuning khas Partai Golkar.

"Sehingga pada suatu saat, pendahulu bapak-bapak sekalian juga kadang-kadang pakai baju kuning. Karena dipaksa pakai baju kuning," kata Kalla di hadapan peserta Rapim di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Baca juga : Reshuffle Kabinet, Jenderal di Lingkaran Jokowi Bertambah

Oleh karena itu, kata Kalla, citra tentara selalu melekat pada Partai Golkar hingga kini. Sambil berkelakar, ia menyinggung Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang baru menggantikam Idrus Marham, Lodewijk Freidrich Paulus.

Diketahui, Lodewijk merupakan perwira TNI lulusan Akademi Militer pada tahun 1981 dan pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2009.

"Jadi kalau Sekjen Golkar sekarang Jenderal, itu menghubungkan masa lalu. Karena tidak lepas dari pada masa lalu," kata Kalla disambut tawa peserta.

Namun, Kalla tak ingin masa lalu terulang di mana tentara bisa berpolitik praktis. Ia menegaskan, baik Polri maupun TNI harus bersikap netral dan tidak punya hak memilih atau dipilih dalam kontestasi politik. Kecuali dia mengundurkan diri dari instansinya.

Baca juga : Profil Lodewijk Freidrich, Mantan Danjen Kopassus yang Jadi Sekjen Golkar

"Bukan berati saya minta tentara ikut lagi, tidak. Tapi pengalaman pada waktu itu semua ikut pemilu dan itu juga tak menimbulkan masalah. Sekarang ini tentu masalahnya berbeda. Sangat berbeda," kata Kalla.

Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus resmi menjabat Sekjen Golkar menggantikan Idrus Marham. Hal tersebut diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Senin (22/1/2018).

Sementara Idrus Marham ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan kepengurusan baru partai berlambang beringin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com