Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Kalau Sekjen Golkar Sekarang Jenderal, Itu Tak Lepas dari Masa Lalu

Kompas.com - 24/01/2018, 00:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung soal keterlibatan para purnawirawan TNI yang terjung ke dunia politik, termasuk mantan Danjen Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut dia, keterlibatan Lodewijk di dunia politik kini tak lepas dari sejarah panjang TNI di Partai Golkar.

Dia pun bercerita saat pemilu dilaksanakan di era Orde Baru, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Golkar, di mana Kalla merupakan salah satu tokoh pentingnya, merupakan partai berkuasa saat itu. Bahkan, ABRI juga saat itu dikenakan atribut berwarna kuning khas Partai Golkar.

"Sehingga pada suatu saat, pendahulu bapak-bapak sekalian juga kadang-kadang pakai baju kuning. Karena dipaksa pakai baju kuning," kata Kalla di hadapan peserta Rapim di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Baca juga : Reshuffle Kabinet, Jenderal di Lingkaran Jokowi Bertambah

Oleh karena itu, kata Kalla, citra tentara selalu melekat pada Partai Golkar hingga kini. Sambil berkelakar, ia menyinggung Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang baru menggantikam Idrus Marham, Lodewijk Freidrich Paulus.

Diketahui, Lodewijk merupakan perwira TNI lulusan Akademi Militer pada tahun 1981 dan pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2009.

"Jadi kalau Sekjen Golkar sekarang Jenderal, itu menghubungkan masa lalu. Karena tidak lepas dari pada masa lalu," kata Kalla disambut tawa peserta.

Namun, Kalla tak ingin masa lalu terulang di mana tentara bisa berpolitik praktis. Ia menegaskan, baik Polri maupun TNI harus bersikap netral dan tidak punya hak memilih atau dipilih dalam kontestasi politik. Kecuali dia mengundurkan diri dari instansinya.

Baca juga : Profil Lodewijk Freidrich, Mantan Danjen Kopassus yang Jadi Sekjen Golkar

"Bukan berati saya minta tentara ikut lagi, tidak. Tapi pengalaman pada waktu itu semua ikut pemilu dan itu juga tak menimbulkan masalah. Sekarang ini tentu masalahnya berbeda. Sangat berbeda," kata Kalla.

Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus resmi menjabat Sekjen Golkar menggantikan Idrus Marham. Hal tersebut diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Senin (22/1/2018).

Sementara Idrus Marham ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan kepengurusan baru partai berlambang beringin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com