Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Nusantara Mulai Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Jelang Pilkada

Kompas.com - 08/02/2018, 20:56 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Nusantara yang dibentuk oleh Polri menjelang Pilkada Serentak 2018 mulai menjalankan tugasnya.

Satgas ini dibentuk agar Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan aman.

Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan, Satgas Nusantara sudah mulai melakukan tindakan terhadap para pelaku ujaran kebencian via media sosial.

"Mungkin ada satu atau dua yang kami sudah melakukan penegakan hukum," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Baca juga: Ujaran Kebencian dan Intoleransi Jadi Fokus Pengawasan Komnas HAM di Pilkada 2018

Ia mengungkapkan, para pelaku yang ditindak menyebarkan ujaran kebencian melalui akun media sosialnya. Penindakan itu dilakukan sejak pertengahan Januari 2018.

Meski demikian, kata Gatot, tindakan hukum atau hard approach bukan pendekatan utama Satgas Nusantara. Satgas lebih mengedepankan tindakan soft approach.

Pendekatan yang digunakan yakni bersama-sama Bawaslu memberikan informasi dan edukasi tentang Pilkada damai dan anti SARA sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat.

"Sehingga bisa diminalisisr. terutama provokasi dari isu yang terkiat dengan primordialisme. Ini yang berbahaya," kata Gatot.

Baca juga : Ada Kampanye SARA, Fitnah, dan Ujaran Kebencian, Bisa Lapor ke Bawaslu

Ia mengatakan, struktur Satgas Nusantara tidak hanya terdapat di pusat, tetapi juga ada di tingkat Polda hingga tingkat Polres.

Dengan struktur Satgas hingga ke tingkat Polres, maka gangguan keamanan pilkada diyakini bisa diantisipasi.

Kompas TV Pengacara Jonru menganggap Muannas tidak mengetahui maksud pelaporannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com