Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jadi Parpol yang Paling Banyak Berkoalisi dengan Petahana

Kompas.com - 08/02/2018, 19:18 WIB
Estu Suryowati,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tercatat sebagai partai politik yang paling banyak berkoalisi dengan petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2018.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, berdasarkan data Sistem Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pagi tadi, total jumlah petahana yang ikut kontestasi Pilkada Serentak 2018 sebanyak 212 petahana.

"Ada 212 petahana yang ikut Pilkada ini terdiri dari enam gubernur, sembilan wakil gubernur, 34 walikota, 23 wakil walikota, 86 bupati, dan 54 wakil bupati," ucap Usep di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Sebanyak 212 petahana tersebut tersebar di 171 daerah yang menggelar pilkada serentak, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Baca juga : CSIS: Tekanan Psikologis Pilkada 2018 Paling Berat Dirasakan PDI-P

Usep lebih lanjut mengatakan, PDI-P menjadi parpol yang paling banyak berkoalisi dengan petahana. Ada 80 petahana yang mendapat dukungan dari PDI-P.

"Sebagai partai pemenang pemilu 2014, kursi PDI-P di daerah juga terbanyak," katanya.

Menyusul PDI-P, ada partai berlambang pohon beringin Golkar yang berkoalisi mendukung 77 petahana.

Yang menarik, kata Usep, adalah Partai Nasdem yang berada di urutan ketiga dengan dukungan terhadap 76 petahana.

Baca juga : Dana Kampanye Lebih dari Rp 473 M, Peserta Pilkada Jabar Bakal Kena Sanksi

"Dia (Nasdem) partai pemenang pemilu ke-9, tetapi bisa berkoalisi sampai 76 petahana yang mencalonkan," ujar Usep.

Usep mensinyalir slogan "politik tanpa mahar" yang didengung-dengungkan Nasdem menjadi faktor pendorong banyaknya koalisi dengan petahana.

Usep mengatakan, tentunya Nasdem sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan bahwa petahana yang didukung bakal memenangkan kontestasi.

"Politik tanpa mahar ini perlu kita apresiasi. Tetapi ada catatan tersendiri, bahwa mereka melakukannya lebih banyak di petahana yang mencalonkan," pungkasnya.

Kompas TV KPU Luwu menyatakan pasangan Buhari Kahar Muzakkar - Wahyu Napeng tidak lolos verifikasi calon bupati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com