Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Masih Ada Jaksa yang Gemar Menyalahgunakan Kewenangan

Kompas.com - 01/02/2018, 14:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, ternyata ada banyak keluhan masyarakat terkait kinerja Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Hal itu diketahui Prasetyo begitu mendapat aduan dari Komisi III dalam rapat kerja.

"Tentang adanya sikap oknum jaksa yang masih gemar menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan TP4 di daerah-daerah," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Prasetyo mengingatkan para jaksa agar jangan melakukan hal menyimpang yang merugikan citra kejaksaan.

Sebab, tugas TP4 pada dasarnya adalah mengawal program atau proyek suatu instansi agar tidak ada penyimpangan. Akan ironis bila tim pengawas itu sendiri yang melakukan penyimpangan.

Ia menegaskan bahwa sanksi tegas menunggu anggotanya yang terbukti melanggar etik, profesi, maupun pidana.

"Sanksi tegas akan diberikan pada siapapun yang memanfaatkan program TP4 untuk mengejar kepentingan pribadi," kata Prasetyo.

(Baca juga: Jaksa Agung Minta Bawahannya Perjuangkan Kewenangan Otoritas Pusat dari Kemenkumham)

Prasetyo mengatakan, penegakan hukum tergantung pada perilaku manusia. Baik atau buruknya penerapan hukum tergantung pada manusia sebagai pelaksana aturan hukum.

Proses hukum akan baik jika dijalankan oleh penegak hukum yang baik.

"Sebaliknya, hukum yang baik sekalipun akan rusak dan membawa petaka bila berada di tangan penegakan hukum yang buruk," kata Prasetyo.

Di sisi lain, Prasetyo mengapresiasi kiprah anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang berkontribusi dalam menjaga marwah kejaksaan selama ini.

Banyak program kejaksaan yang berlangsung dengan cukup baik. Oleh karena itu, kata Prasetyo, Musyawarah Nasional PJI dianggap momentum tepat untuk mengevaluasi dan mencermati kekurangan yang masih ada.

"Sehingga perlu pembenahan dan penertiban dalam menyatukan visi dan target yang hendak dicapai," kata Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com