Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Arahan Mendagri untuk Intelijen Polri Hadapi Pilkada Serentak

Kompas.com - 29/01/2018, 13:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi arahan di depan anggota Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri baik di tingkat pusat hingga satuan kepolisian di daerah. Setidaknya ada lima hal yang dia sampaikan agar menjadi perhatian para intelijen menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pertama, Tjahjo menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang juga telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Polri, pekan lalu. Salah satunya adalah melawan praktik politik uang.

"Kedua, mari lawan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, dan SARA," ujar Tjahjo di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Baca juga : Sudah Gaduh Duluan, Mendagri Belum Tetapkan Calon Penjabat Gubernur

Tjahjo mengatakan, tahun politik ini semestinya menjadi ajang adu konsep untuk memajukan daerah dan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta agar memilih pemimpin daerah berdasarkan program yang dibawa, bukan kampanye hitam ataupun cara-cara negatif lainnya.

Kemudian, Tjahjo juga mengingatkan agar partisipasi politik ditingkatkan. Pada 2016 lalu, tingkat partisipasi publik dalam Pilkada sebesar 74 persen. Ia berharap tahun ini meningkat menjadi di atas 78 persen.

Baca juga: Mendagri Bantah Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur untuk Amankan PDI-P

Poin keempat yakni stabilitas keamanan dan pemetaan potensi kerawanan. "Sekecil apapun kerawanannya, manuver yang ada termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan pilkada harus dipetakan daerah mana yang rawan itu," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, satuan intelijen dan keamanan pastinya memiliki jaringan yang luas. Oleh karena itu, mereka diminta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mengantisipasi kerawanan keamanan.

Termasuk berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, TNI, hingga Satpol PP untuk deteksi dini. Terakhir, Tjahjo juga meminta agar daerah yang terdapat calon tunggal juga menjadi perhatian.

Ia meyakini akan ada pro kontra mengenai calon tunggal tersebut. "Juga mencermati pasangan yang head to head. Pasti potensi indikasinya akan mudah. Saya yakin intelkam punya jaringan, punya pengalaman," kata Tjahjo.

Kompas TV Usulan Mendagri untuk mengangkat dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara terus mendapat sorotan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com