Presiden Diminta Tegur Mendagri karena Usulkan Jenderal Polri Jadi Penjabat Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berniat mengangkat pejabat aktif Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Kami berharap, semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendak mengangkat polisi aktif jadi penjabat gubernur Jabar dan Sumut," ujar Didi melalui siaran persnya yang diterima pada Jumat (26/1/2018).

Didi berpendapat, pengangkatan perwira aktif Polri sebagai penjabat gubernur Jabar dan Sumut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, ada perwira Polri yang maju sebagai peserta pilkada, yakni pada Pilkada Jabar.

Di sisi lain, Jabar adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Jawa. Sumut juga provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, proses pilkada di dua provinsi itu harus demokratis dan adil.

(Baca juga: Fahri Hamzah: Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur Bagian dari Konsolidasi Jokowi)

"Apalagi, banyak pihak mengatakan, ini tahun politik dengan persaingan yang keras. Karena itu banyak kepentingan yang harus dilindungi demi pemilu yang adil dan demokratis, tentu kurang patut manakala ada pejabat Polri dijadikan penjabat gubernur," ujar Didi.

"Walaupun mungkin maksudnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara, bagaimana bisa menjamin netralitasnya di kemudian hari?" kata dia.

Didi berharap, setelah Presiden menegur Mendagri, kebijakan tersebut dibatalkan. Penjabat gubernur pada dua provinsi tersebut pun diserahkan ke aparatur pemerintah lain yang lebih pas sesuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara.

Hingga saat ini Kemendagri belum menentukan nama yang akan diangkat sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Ada dua nama yang merupakan pejabat tinggi Polri yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur. Dua perwira tinggi itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

Dua nama itu merupakan usulan dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.