5 Arahan Mendagri untuk Intelijen Polri Hadapi Pilkada Serentak - Kompas.com

5 Arahan Mendagri untuk Intelijen Polri Hadapi Pilkada Serentak

Kompas.com - 29/01/2018, 13:15 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi pengarahan ke Baintelkam Polri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi pengarahan ke Baintelkam Polri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi arahan di depan anggota Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri baik di tingkat pusat hingga satuan kepolisian di daerah. Setidaknya ada lima hal yang dia sampaikan agar menjadi perhatian para intelijen menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pertama, Tjahjo menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang juga telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Polri, pekan lalu. Salah satunya adalah melawan praktik politik uang.

"Kedua, mari lawan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, dan SARA," ujar Tjahjo di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Baca juga : Sudah Gaduh Duluan, Mendagri Belum Tetapkan Calon Penjabat Gubernur

Tjahjo mengatakan, tahun politik ini semestinya menjadi ajang adu konsep untuk memajukan daerah dan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta agar memilih pemimpin daerah berdasarkan program yang dibawa, bukan kampanye hitam ataupun cara-cara negatif lainnya.

Kemudian, Tjahjo juga mengingatkan agar partisipasi politik ditingkatkan. Pada 2016 lalu, tingkat partisipasi publik dalam Pilkada sebesar 74 persen. Ia berharap tahun ini meningkat menjadi di atas 78 persen.

Baca juga: Mendagri Bantah Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur untuk Amankan PDI-P

Poin keempat yakni stabilitas keamanan dan pemetaan potensi kerawanan. "Sekecil apapun kerawanannya, manuver yang ada termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan pilkada harus dipetakan daerah mana yang rawan itu," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, satuan intelijen dan keamanan pastinya memiliki jaringan yang luas. Oleh karena itu, mereka diminta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mengantisipasi kerawanan keamanan.

Termasuk berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, TNI, hingga Satpol PP untuk deteksi dini. Terakhir, Tjahjo juga meminta agar daerah yang terdapat calon tunggal juga menjadi perhatian.

Ia meyakini akan ada pro kontra mengenai calon tunggal tersebut. "Juga mencermati pasangan yang head to head. Pasti potensi indikasinya akan mudah. Saya yakin intelkam punya jaringan, punya pengalaman," kata Tjahjo.

Kompas TV Usulan Mendagri untuk mengangkat dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara terus mendapat sorotan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X