Diisukan Pakai Alat Negara Demi Menangkan Pilkada, PDI-P Sebut Tak Ada Sejarahnya

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terima jika partainya disebut menggunakan alat kekuasaan demi memenangkan Pilkada 2018 melalui pengangkatan perwira Polri sebagai penjabat gubernur.

Hasto balik menuding balik bahwa pihak-pihak yang memunculkan isu tersebut mungkin mempunyai pengalaman pernah menggunakan alat negara demi menang Pilkada.

"Kepada pihak yang berpikir itu merupakan bagian dari pemenangan segala cara, mungkin masa lalunya mereka pernah punya pengalaman menggunakan alat-alat kekuasaan demi menang," ujar Hasto di sela acara pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P di Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).

Hasto menegaskan PDI Perjuangan tidak pernah mempunyai sejarah pernah menggunakan alat negara untuk memenangkan kontestasi politik.

Sebaliknya, menurutnya, PDI Perjuangan pernah menjadi korban bagaimana dikalahkan lawan politik yang menggunakan instrumen kekuasaan.

"Kami ini pernah punya pengalaman yang begitu buruk bagaimana kami diintervensi oleh alat kekuasaan dengan segala cara, tidak boleh ikut di Pemilu, DPT pernah dimanipulasi kemudian Ibu Mega pernah harus diawasi intel dan alat-alat negara dikerahkan untuk memenangkan calon-calon tertentu," ujar Hasto.

(Baca juga: PDI-P: Penjabat Gubernur Non-Polri Juga Berpeluang Tidak Netral)

"PDI-P dengan pengalaman baik serta buruk di masa lalu, kami justru ingin mempelopori bagaimana alat negara, misalnya KPU, itu betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik tanpa intervensi kekuasaan," lanjut dia.

Hasto mewanti-wanti kepada kelompok yang memainkan isu ini. Ia minta menghentikan tudingan tersebut.

"Sejatinya, mereka lupa bahwa suara yang menentukan siapa pemimpinnya adalah suara rakyat. Elite jangan coba memecah belah bangsa. Biarlah rakyat yang menjadi hakim," ujar Hasto.

Diberitakan, usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat dua perwira tinggi Polri untuk jadi penjabat gubernur, menuai polemik.

Ada dua nama yang merupakan pejabat tinggi Polri, yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur, yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk penjabat gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk penjabat gubernur Sumut.

Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum menentukan nama yang akan diangkat sebagai penjabat gubernur kedua provinsi tersebut.