Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Ditunda, Demokrat Akhirnya Penuhi Syarat Verifikasi di Tingkat Pusat

Kompas.com - 28/01/2018, 21:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Demokrat telah memenuhi seluruh persyaratan verifikasi faktual di tingkat pusat.

Proses verifikasi dilakukan oleh komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Viryan Azis serta disaksikan oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Sementara dari Partai Demokrat hadir Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan Bendahara Umum Indrawati Sukadis.

Komisioner KPU Viryan Azis menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat memenuhi tiga syarat yang ditetapkan yakni verifikasi data pengurus inti, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari total jumlah pengurus DPP dan kepemilikan kantor.

Viryan menyatakan bahwa dari data-data yang diterima secara langsung, DPP Partai Demokrat sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

"Akhirnya syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sudah terpenuhi," ujar Viryan saat proses verifikasi di kantor DPP Partai Demokrat, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

(Baca juga: Proses Verifikasi Faktual Partai Demokrat Ditunda 2 Jam)

Proses verifikasi faktual Partai Demokrat sempat ditunda selama 2 jam. Pasalnya, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu masih harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari jumlah total pengurus dewan pimpinan pusat.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, Partai Demokrat masih harus menyerahkan tiga KTP dan KTA milik anggota pengurus pusat.

"Partai Demokrat ini keterwakilan perempuannya masih kurang tiga orang, ini orangnya sedang dalam perjalanan, bahkan tadi ada yang mengunakan ambulance karena sedang sakit. Diskors 2 jam ini karena mereka sudah dalam perjalanan," ujar Pramono di sela proses verifikasi.

Pramono menuturkan bahwa pengurus partai memastikan syarat keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat verifikasi faktual akan dipenuhi hari ini.

(Baca juga: Terjun ke Politik, Vicky Shu Jadi Kader Partai Demokrat)

Vicky Shu di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).Kompas.com/Tri Susanto Setiawan Vicky Shu di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

Oleh sebab itu pihak KPU memutuskan untuk menunda proses verifikasi sampai anggota pengurus yang bersangkutan hadir di kantor DPP dan menyerahkan kartu identitasnya.

Diketahui jumlah seluruh pengurus pusat Partai Demokrat berjumlah 125 orang.

Jika keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik diwajibkan 30 persen, maka harus ada 38 perempuan dalam struktur DPP.

Sementara hingga pukul 18.04, data yang diterima KPU baru berjumlah 37 orang. Satu orang anggota dikabarkan sakit, satu orang baru saja melahirkan dan satu orang lainnya sedang mengikuti ujian kuliah.

Menurut jadwal KPU, proses verifikasi faktual Partai Demokrat dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Namun proses verifikasi sempat ditunda sekitar pukul 17.00 dan baru dimulai lagi pukul 19.00 WIB.

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com