Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugeastiadi Jadi Pengurus DPP Golkar

Kompas.com - 22/01/2018, 13:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Ken Dwijugeastiadi masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Dalam struktur kepengurusan DPP Golkar yang baru dan berlaku hingga 2019 ini, Ken menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga mengatakan, alasan memasukkan Ken dalam kepengurusan Golkar karena partainya hendak meningkatkan profesionalisme partai.

Ken dianggap sebagai perwakilan dari kalangan profesional.

Baca juga: Meski Jabat Mensos, Idrus Marham Masih Jadi Pengurus DPP Golkar

Sebagai mantan Dirjen Pajak, Ken dinilai menguasai perekonomian, khususnya aspek fiskal. Hal itu, kata Airlangga, membantu Golkar dalam menindaklanjuti isu di bidang tersebut.

Namun saat pengumuman kepengurusan, Senin (22/1/2018), di DPP Golkar, Jakarta Barat, Ken tidak hadir

"Bidang ekonomi ahlinya Pak Ken di sektor riil. Kami punya banyak anggota parlemen, saling lengkapi, lebih bisa kontribusi ke pemerintah Jokowi-JK," kata Airlangga.

Baca juga: Lodewijk Freidrich Paulus Gantikan Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar

Selain itu, ada pula kalangan profesional di bidang ekonomi makro yang masuk dalam struktur kepengurusan DPP Golkar. 

Salah satunya adalah pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Umar Juoro.

"Pak Umar ini berpengalaman," ujar Airlangga saat ditanya alasan memasukkan Umar dalam kepengurusan DPP Golkar.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menambah satu kursi lagi di kabinet untuk Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com