Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertahankan Airlangga, Ada Deal Politik Antara Jokowi dan Golkar?

Kompas.com - 21/01/2018, 07:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mencium aroma deal politik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hal ini terkait dengan melunaknya sikap Jokowi yang mengizinkan Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar dan menteri perindustiran.

Padahal, sejak awal Jokowi sempat berkomitmen bahwa menterinya di kabinet tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

Selain itu, Jokowi juga baru saja menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

"Deal politik tidak akan terhindarkan, dan itu pasti terjadi. Jokowi dan Golkar akan saling mengamankan," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (21/1/2018).

Ia pun menilai, deal politik yang terbangun antara Presiden dengan ketua umum partai beringin tersebut tidak terlepas pada kepentingan pemilihan presiden di 2019 nanti.

"Karena, tentunya Jokowi butuh tiket dari Golkar, sedangkan Golkar butuh merapat pada kekuasaan. Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya saya yakin," kata dia.

(Baca juga: Soal Rangkap Jabatan, Wiranto Enggan Dibandingkan dengan Airlangga)

 

Dosen di Universitas Al Azhar ini mengaku menyesalkan sikap Jokowi tersebut. Sebab, Jokowi rela melanggar komitmen yang sudah ia buat demi tiket pilpres.

"Harusnya Pak Jokowi konsisten dengan perkataan dan sikapnya. Karena, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan," ujarnya.

Ujang menilai, di satu sisi, deal politik ini memang akan memuluskan langkah Jokowi yang tidak mempunyai partai untuk kembali mencalonkan diri pada periode kedua. Namun ia menilai sikap Jokowi yang melanggar komitmen justru akan membuat citra mantan Gubernur DKI itu menjadi buruk di mata masyarakat.

"Sikap tidak konsisten Pak Jokowi dengan membiarkan Airlangga merangkap jabatan jangan sampai menurunkan wibawa Jokowi sebagai presiden," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya beralasan, mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menambah satu kursi lagi di kabinet untuk Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com