Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Jabat Mensos, Idrus Marham Masih Jadi Pengurus DPP Golkar

Kompas.com - 22/01/2018, 12:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham masih memiliki jabatan dalam struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang diumumkan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018).

"Koordinator Bidang Kelembagaan, Idrus Marham," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat mengumumkan struktur kepengurusan, Senin.

Dalam struktur kepengurusan baru, jabatan yang diemban Idrus Marham adalah Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif.

Saat ditanya alasan memasukkan Idrus ke dalam struktur kepengurusan, Airlangga tidak menjawab. Namun, Airlangga menjamin Idrus tak akan disibukkan dengan tugas partai dan tetap bisa fokus menjalankan tugas sebagai menteri sosial.

"Terkait Pak Idrus memang ada jabatan portofolio. Jadi pekerjaannya enggak semasif sekjen dulu," ucap Airlangga.

(Baca juga: Idrus Marham Jadi Menteri, Setya Novanto Berterima Kasih kepada Jokowi)

Adapun jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang dulu dijabat Idrus Marham kini dipegang oleh Lodewijk Freidrich Paulus.

Lodewijk ditunjuk oleh Airlangga Hartarto saat pengumuman kepengurusan Partai Golkar yang baru di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018).

"Yang pertama Sekjen, Bapak Lodewijk (Freidrich) Paulus," kata Airlangga.

Lodewijk sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bidang Kajian Strategis DPP Partai Golkar.

Sementara itu, posisi Bendahara Umum Partai Golkar tetap dijabat oleh Robert Joppy Kardinal yang kini juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Idrus Marham resmi menjabat Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang tengah bertarung pada Pilkada Jawa Timur 2018 sebagai calon gubernur.

Idrus dilantik pada Rabu (17/1/2018) kemarin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

Kompas TV Novanto juga mengklaim, rencana penambahan menteri dari Golkar ini sudah ada sejak dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com