Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Pilkada, Aktor Hengky Kurniawan Sebut Tidak Ada Mahar Politik

Kompas.com - 17/01/2018, 14:24 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Chova meyakinkan bahwa tidak ada mahar politik yang diminta oleh partai pengusungnya.

Hengky menyatakan, lima partai politik yang mengusungnya bersama Aa Umbara, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak meminta mahar politik.

"Enggak, enggak, demi Allah enggak ada. Saya berani bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, kalau memang saya bohong, sudah saya enggak usah dipilih," kata Hengky saat mengurus administrasi LHKPN di KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

"Jadi lima partai pendukung saya ini, Alhamdulilah tidak meminta mahar politik," ujar Hengky.

(Baca juga: Mahar Politik, Ini Sanksi yang Bisa Dikenakan ke Calon dan Parpol)

Menurut Hengky, para ketua partai pengusungnya di daerah punya semangat yang sama, yakni membangun Bandung Barat tanpa mahar politik.

"Mudah-mudahan ini menjadi contoh kalau seandainya saya terpilih dengan cost politik yang murah. Insya Allah kita fokus bekerja buat masyarakat Bandung Barat," ujar aktor sekaligus model itu.

Dia tidak memungkiri bahwa dalam proses sosialisasi dan konsolidasi, atau kegiatan sosial dalam pemilu, ada anggaran yang dikeluarkan. Misalnya, untuk biaya transportasi atau konsumsi. Ini termasuk untuk membayar honor saksi dalam pemilu.

"Tapi kami sepakat tidak money politic," ujar Hengky.

(Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng)

Menurut dia, wajar bila ada uang yang mesti dikeluarkan. Pihaknya saat ini menganggaran biaya Rp 1 miliar untuk membayar saksi.

"Itu kan nanti ditanggungnya berdua sama pasangan saya," ujar Hengky.

Pihaknya juga mengandalkan sumbangan dari masyarakat, seperti dalam hal membuat baliho.

"Kalau yang lain-lainnya, kami mengalir sajalah, karena banyak juga sumbangan dari masyarakat," ujar dia.

Kompas TV Jerat Mahar Politik di Pilkada Serentak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com