Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Hanura: Wiranto Setuju Munaslub untuk Ganti Oesman Sapta

Kompas.com - 16/01/2018, 14:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 perwakilan DPD Partai Hanura bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, Selasa (16/1/2018) pagi.

Pertemuan itu membahas kekisruhan di antara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dengan sejumlah pengurus partai.

Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia mengatakan, Wiranto mendorong agar persoalan kekisruhan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang diatur di dalam AD/ART.

"Dari berbagai pertimbangan Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina menyampaikan kepada kami, beliau memberikan saran untuk semua kasus ini, untuk semua persoalan ini, diselesaikan dengan ketentuan AD/ART," ujar Marlis dalam konferensi persnya di Kantor DPP Hanura, bilangan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa siang.

(baca: Kubu Sudding Ungkap Modus Oesman Sapta Minta Mahar ke Calon Kepala Daerah)

Para perwakilan DPD itu menangkap bahwa Wiranto mendukung pergantian Oesman Sapta dari jabatan ketua umum.

Sebab, berdasarkan Pasal 46 ayat (4) huruf a AD/ART Hanura menyebutkan, Munaslub itu dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari 2/3 DPD atau 2/3 DPC.

Sementara itu, sampai Selasa ini, sudah 27 DPD dan 418 DPC Hanura telah menandatangani mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta.

"Dengan begitu, kami dalam forum ini mewakili DPD se-Indonesia menyampaikan secara bulat, penyelesaian penyelamatan partai dari kemelut ini melalui Munaslub dan atas izin dari Ketua Dewan Pembina tadi, beliau menyetujui segera dilaksanakan," ujar Marlis.

"Maka kami hari ini menyampaikan kepada publik se-Indonesia bahwa Hanura dalam satu dua hari ini akan melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua umum terbaru berkaitan dengan kemelut yang terjadi," lanjut dia.

(baca: Hanura NTT: Baru Pimpin, Pak OSO Ganti 6 Ketua DPD Tanpa Alasan Jelas)

Oesman sebelumnya menyebut, ada pihak yang berupaya melemahkan Hanura menjelang pemilu 2019.

"Karena dalam suasana seperti ini, jelang tahun-tahun pemilu, ada niat orang-orang tertentu ingin mengecilkan Hanura, dan mungkin nanti kalau mereka gagal mereka pindah ke partai lain," kata OSO, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Namun, kata OSO, ia akan menindak pihak internal yang terbukti sengaja merusak partainya. Karena itu, ia tak akan memberi toleransi siapapun yang menjadi provokator dalam kekisruhan partainya.

(baca: Oesman Sapta: Ada Orang yang Ingin Mengecilkan Hanura)

OSO menegaskan, akan langsung memecat kader yang melawannya. Ia mengungkapkan ada sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang yang dipaksa menandatangani mosi tidak percaya untuk memecatnya.

Pemaksaan itu, kata dia, merupakan pelanggaran yang harus ditindak tegas dengan pemecatan.

Saat ditanya rencana penyelenggaraaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkannya, OSO menilai, hal tersebut tidak sah sebab harus atas seizinnya.

"Kalau orang sudah merusak partai, tak mau menjaga marwah partai, masa harus dipertahankan lagi, enggak sulit. Sederhana saja, saya mundur atau mereka berhenti. Gitu aja," lanjut OSO.

Kompas TV Pekan depan Hanura akan menggelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com