Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta: Wiranto Tak Akan Setuju Pecat Saya, Tidak Ada Dasarnya

Kompas.com - 15/01/2018, 14:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meyakini Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto tidak akan setuju dengan segelintir pengurus partai yang menggelar rapat di Hotel Ambhara.

Seperti diketahui, pagi tadi sejumlah pengurus Hanura memberhentikan sepihak OSO dari jabatannya.

Pemecatan itu disebut-sebut atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.

"Pasti Pak Wiranto enggak setuju. Kenapa? Enggak ada dasar untuk memecat saya. Kalau dia setuju pecat, saya pecat balik," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Ia meyakini, tokoh sekaliber Wiranto mengerti cara menjalankan organisasi partai politik yang baik.

Oleh kerena itu, ia percaya Wiranto tidak akan membenarkan pergantian ketua umum tanpa mengacu pada AD/ART partai.

(Baca juga: Pengurus Hanura Berhentikan Oesman Sapta, Ini Komentar Wiranto)

Apalagi, ucap OSO, orang yang memintanya memegang mandat sebagai Ketua Umum Hanura, tak lain dan tak bukan ialah Wiranto.

Bahkan, kata dia, Wiranto sampai tiga kali meminta hal tersebut.

Awalnya, ucap OSO, ia sempat menolak menjadi Ketua Umum Hanura menggantikan Wiranto yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menko Polhukam.

"Kemarin saya bertemu (dengan Wiranto) dan saya jelaskan ini. Saya percaya bahwa Pak Wiranto tidak akan mengubah pikirannya," kata OSO.

Sebelumnya, sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Rapat memutuskan memberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Kompas TV Oesman Sapta Odang dinilai telah melanggar aturan partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com