Tak Etis Polisi Bisa Kembali ke Polri jika Gagal Jadi Peserta Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan bahwa anggota Polri yang gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada boleh kembali ke instansi Polri.

Saat ini, pengunduran diri 10 anggota Polri yang akan ikut pilkada masih diproses.

Mereka baru menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi belum ada pernyataan tertulis dari institusi bahwa mereka sudah tidak lagi menjabat anggota Polri.

Oleh karena itu, kata Tito, anggotanya yang tidak lolos jadi peserta pilkada bisa melanjutkan tugasnya sebagai polisi.

"Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan menerima mereka," kata Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

"Kalau seandainya mereka ingin tetap keluar dari Polri, kami juga akan fasilitasi. Enggak ada larangan," lanjutnya.

(Baca juga: Polisi yang Gagal Jadi Peserta Pilkada Bisa Kembali ke Polri)

Tito memastikan bahwa anggota yang ditetapkan sebagai peserta pilkada akan melepas status di kepolisian dimulai setelah ketetapan KPU pada 12 Februari 2018.

Saat ini, anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak lagi memegang jabatan struktural.

Kapolri telah melakukan mutasi serentak kepada 10 anggotanya yang ikut pilkada dan statusnya saat ini nonjob.

Namun, pernyataan Tito yang membuka pintu bagi anggotanya yang tidak lolos untuk kembali menuai kritik.

Netralitas Polri pun dipertanyakan.

(Baca juga: Polisi Gagal Pilkada Bisa Balik ke Polri, Kapolri Dinilai Tak Paham Aturan)

Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty Bakal calon gubernur Maluku, Irjen Pol Murad Ismail didampingi pasangannya Barnabas Orno saat memberikan keternagan kepada waratwan usai mendaftar ke KPU Maluku, Rabu (10/1/2018)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pernyataan Tito bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan Polri dalam politik praktis.

Menurut dia, personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis.

Dia khawatir, apabila kebijakan Tito tersebut dilaksanakan, akan sangat rentan bagi netralitas dan profesionelisme Polri di pilkada.

"Calon dari Polri yang gagal menjadi peserta bisa saja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk bertindak tidak profesional terhadap lawan politik atau pihak-pihak yang dianggap tidak meloloskannya sebagai peserta," katanya.