Soal Airlangga, Larangan Jokowi tentang "Rangkap Jabatan" Harus Dicerna Kontekstual

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan dengan tegas agar tidak ada menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan politik.

Namun, pernyataan tersebut kini menjadi polemik lantaran Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tetapi diizinkan.

Menurut peneliti dari SMRC Sirojudin Abbas, pernyataan Jokowi tersebut harus dilihat secara kontekstual.

Abbas menuturkan, mulanya pada saat presiden menyatakan demikian, banyak petinggi partai yang lantas menduduki jabatan menteri ketika terjadi perombakan kabinet.

Pernyataan tersebut menurut Abbas, merupakan respons dari pertanyaan publik mengenai profesionalitas petinggi partai yang menjadi menteri.

(Baca juga : Direshuffle atau Tidak, Ini Jawaban Airlangga Hartarto...)

Apakah yang bersangkutan bisa bekerja dalam kabinet secara independen, imparsial, dan tidak dihantui oleh kepentingan kelompoknya.

"Situasi AH (Airlangga Hartarto) ini berbeda. Dia menjadi menteri dulu, baru Golkar memilih dia menjadi Ketua Umum. Dan itu berbeda sekali," kata Abbas dalam sebuah diskusi di Jl. Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Abbas lebih lanjut mengatakan, nama Airlangga lebih dahulu besar sebagai seorang profesional, dan bukan sebagai politisi.

Dan justru lantaran portofolio dan rekam jejak Airlangga yang mumpuni di sektor industri inilah, maka dia ditarik masuk ke kabinet menjadi Menteri Perindustrian.

"Masuknya Golkar dalam koalisi pemerintah itu direpresentasikan oleh kehadiran seorang profesional, yang di lingkungan Golkar adalah figur yang sangat otoritatif dan berpengalaman di bidang itu," ucap Abbas.

Dengan profesionalitas yang dimiliki Airlangga, Abbas menilai rangkap jabatan tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.

Toh kata dia, menteri lain yang saat ini juga masih menjadi petinggi partai tetap menunjukkan kinerja yang baik.

"Pak Eko (Sandjojo) salah satu contohnya. Dia masih bendahara umum PKB. Dan kalau kita lihat capaian di kabinet, misal program yang menjadi andalan pemerintah yaitu membangun dari pinggiran, itu mengalami akselerasi yang luar biasa," terang Abbas.

"Itu artinya tidak ada efek langsung antara posisi dia sebagai bendahara umum partai dengan kinerja dia. Pada akhirnya kembali pada profesionalisme maupun leadership orang yang bersangkutan," pungkasnya.