JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan calon presiden yang juga politikus PDI-P Ganjar Pranowo menyambut baik rekomendasi rapat kerja nasional (rakernas) kelima PDI-P yang menekankan agar sistem rekrutmen atau kaderisasi diperketat imbas adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik.
Pengetatan tersebut dengan cara semua kader baru wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat.
Menurut Ganjar, hal itu adalah cara terbaik jika PDI-P ingin mendapatkan anggota baru yang lebih baik ke depannya.
Baca juga: PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas
Ganjar mencontohkan bagaimana hal tersebut diterapkan kepada kader baru PDI-P, salah satunya, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.
"Saya kira itu cara yang paling fair dan yang paling bagus untuk mendapatkan kader yang baik, dengan basis platform ideologis jelas, program jelas, sikap partai yang jelas," kata Ganjar ditemui usai penutupan rakernas kelima PDI-P, di Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Ganjar berpendapat, proses Diklat berkaitan dengan penugasan partai yang akan diberikan kepada kader-kader baru.
Menurut Ganjar, ketika kader sudah menjalani Diklat, maka dia akan memiliki platform yang kuat ketika bertugas.
"Sehingga kelak kemudian hari, mereka mendapatkan penugasan partai, mereka akan betul-betul punya platform yang kuat," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Baca juga: Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran
Diberitakan sebelumnya, dalam poin ke-7 rekomendasi rakernas, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik.
Rakernas kali ini, lanjut Puan, juga melihat adanya kader partai yang melakukan hal-hal bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.
"Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Puan saat membacakan rekomendasi rakernas pada penutupan rakernas.
"Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," sambung Ketua DPR RI ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.