Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Mana Mungkin Saya Tahu 400.000 Kasus dalam Setahun

Kompas.com - 03/01/2018, 15:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku tak bisa menanggapi soal perkembangan penanganan kasus karena terlampau banyak kasus yang ditangani anak buahnya.

"Mana mungkin saya tahu 400.000 kasus dalam setahun," katanya di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

"Satu hari 1.000-2.000 kasus. Satu bulan 34.000-35.000 kasus. Satu tahun 400.000 kasus. Bagaimana mau mengawasinya?" kata Tito melanjutkan.

Ia hanya tahu kasus-kasus tertentu yang dilaporkan bawahannya atau yang menonjol di media massa. Ia memilih menyerahkan penanganan kasus ke masing-masing direktorat.

Diakuinya, saat ini Polri belum memiliki sistem manajemen informasi dan teknologi dalam penanganan perkara.

Dengan demikian, jumlah kasus yang sudah maupun belum ditangani tidak bisa dipantau dengan mudah karena tidak terdata.

(Baca juga: Kapolri Minta Irwasum Cek Unit Kepolisian yang Nilainya Merah)

Tito mengatakan, semasa menempuh pendidikan di Australia, ia mengetahui bahwa kepolisian setempat memiliki sistem informasi perkara berbasis teknologi.

"Australia punya case management information system. Semua manajemen kasus masuk dalam database besar," ujar Tito.

Data tersebut bisa diakses dengan mudah oleh internal kepolisian, terutama pucuk pimpinan, dengan memasukkan kode keamanan pada level tertentu.

Dengan demikian, perkembangan penanganan perkara bisa dipantau lebih cepat tanpa harus menggali dokumen di masing-masing direktorat.

"Oleh karena itu, pengawasan efektif dengan sistem IT sekarang manual," lanjut dia.

(Baca juga: Banyak Laporan Mangkrak, Kapolri Akui Banyak Kelemahan)

Dengan adanya sistem informasi berbasis teknologi, kasus tertentu bisa dicari dengan mudah.

Tinggal diketik dalam kolom pencarian, dicari dalam kategori lamanya penanganan perkara, kemudian akan tampil sejauh mana kasus tersebut diselesaikan.

Nantinya akan dicari tahu hambatan dari kasus-kasus yang mangkrak itu melalui analisis dan evaluasi.

"Sekarang tidak. Ditangani penyidik di ruang masing-masing dan di laci penyidik. Kita tidak ngerti sampai kita panggil penyidiknya," kata Tito.

Kompas TV Direktorat Narkotika Mabes Polri mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional berupa 100 kg sabu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com