Prediksi Kapolri soal Gangguan Keamanan Saat Pilkada Serentak 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu potensi gangguan keamanan yang diprediksi akan terjadi pada 2018 yakni Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada pertengahan 2018.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, potensi tersebut bisa dirasakan bahkan sejak awal tahun, yakni sejak para pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kampanye.

Saat itulah, kata Tito, masyarakat mulai terpecah karena dukungan politiknya.

"Namanya pilkada, pasti terjadi polarisasi masyarakat. Polarisasi ini positif saja karena memang bagian dari demokrasi untuk memilih pemimpin," kata Tito dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Namun, di sisi lain, polarisasi masyarakat berpotensi menciptakan konflik. Ada potensi pergesekan di masyarakat antara pendukung pasangan calon satu dengan lainnya.

"Saat pendaftaran calon, ada pengerahan massa, gesekan antarpendukung, dukungan ganda, dualisme parpol, dan sebagainya," kata Tito.

(Baca juga: Anggaran Pengamanan Pilkada Rp 2,17 Triliun, Apa Kata Mendagri?)

Selanjutnya, saat penetapan pasangan calon oleh KPU, diperkirakan muncul protes dari bakal calon yang tidak lolos sehingga rawan tindak kekerasan dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di tahapan ini, keraguan akan netralitas KPU pun muncul, sehingga banyak aksi demonstrasi.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Berikutnya, saat pemungutan suara, hal yang perlu diantisipasi adalah perusakan tempat pemungutan suara dan terhambatnya logistik pemilu.

"Tahapan hitung suara, potensi ada aksi kekerasan massa yang kalah dan bentrok antarmassa pendukung," kata Tito.

(Baca juga: Di Semarang, Jokowi Ingatkan Polri untuk Netral pada Pilkada 2018)

Tahapan berikutnya, yakni saat KPU menetapkan pasangan calon terpilih. Polisi harus mengantisipasi adanya kekecewaan pendukung yang kalah.

Tito mengatakan, pasti ada saja penolakan warga terhadap pasangan calon kepala daerah terpilih dilanjutkan dengan aksi unjuk rasa.

Pasca-penetapan pasangan calon terpilih, biasanya calon yang kalah akan mengajukan sengketa perselisihan ke Mahkamah Konstitusi.

"Dalam tahap ini juga ada pengerahan massa, intimidasi, unjuk rasa dan bentrok antarpendukung," kata Tito.

Begitu pasangan calon terpilih sudah disahkan, ancaman gangguan keamanan belum tentu langsung hilang. Tito mengatakan, masih ada kemungkinan penolakan pengesahan tersebut disertai dengan pengerahan massa.