Anggaran Pengamanan Pilkada Rp 2,17 Triliun, Apa Kata Mendagri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa usulan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 yang diajukan Kepolisian RI sudah sesuai prosedur tetap.

Hal itu diutarakannya menanggapi usulan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 yang mencapai Rp 2,17 triliun.

Ia mengatakan, anggaran itu tidak hanya untuk Polri, melainkan aparat keamanan lainnya.

"Saya kira protap kepolisian sudah ada. Protap BIN juga sudah ada. Kemendagri sudah ada," kata Tjahjo, seusai rilis Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018, di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Baca: Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi

Tjahjo mengatakan, konsolidasi demokrasi politik tidak bisa diukur dengan uang.

Oleh karena itu, menurut dia, usulan anggaran yang diajukan Polri tidak bisa disebut terlalu banyak atau kurang.  

"Pilkada serentak 514 kabupaten/kota harus selesai tahun depan. Pileg/pilpres kalau kita hitung biayanya luar biasa. Tetapi, ini adalah negara demokrasi, yang harus diawali oleh kuncinya stabilitas. Jadi kalau kepolisian tinggi, wajar," kata Tjahjo.

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi Pilkada

Anggaran Rp 2,17 triliun

Sebelumnya, untuk pengamanan Pilkada Serentak 2018, Polri mengusulkan anggaran hingga Rp 2,17 triliun.

Kabag Renops Sops Polri Kombes Edi Setio Budi Santoso menuturkan, sejauh ini kepolisian masih terus melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah. 

Meski belum disetujui seluruhnya dari pemerintah daerah yang akan melangsungkan pilkada, namun Edi optimistis kebutuhan anggaran untuk pengamanan pilkada akan tercukupi.

"Rata-rata dari pengajuan anggaran itu, 75 persen dikabulkan pemerintah daerah," ujar Edi kepada Kompas.com, Senin (27/11/2017).

Saat ini, usulan anggaran yang sudah selesai berasal dari Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, dan Polda Kepulauan Riau.

Polda Aceh mengajukan anggaran sebesar Rp 15,65 miliar, Polda Sumatera Barat sebesar Rp 7,78 miliar dan Polda Kepulauan Riau sebesar Rp 4,27 miliar.

Usulan Polda Kalimantan Timur sebesar Rp 30,49 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 23,78 miliar (78,01 persen).

Sementara itu, usulan Polda Jawa Tengah sebesar Rp 108,46 miliar baru disetujui Rp 2,55 miliar (2,35 persen).

"Usulan terbanyak dari Polda Jawa Barat sebesar Rp 322,28 miliar, tetapi baru disetujui Rp 161,58 miliar (50,14 persen)," kata Edi.