"2017 Tahun Gelap DPR"

JAKARTA, KOMPAS.com – Sorotan terhadap DPR seakan tak pernah habis sepanjang 2017. Hal itu terkait kinerja lembaga perwakilan rakyat itu yang dinilai tak menunjukkan performa baik. 

Bahkan, tahun ini dianggap sebagai era gelap bagi DPR. Hal itu disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

“Kami menyimpulkan, perjalanan DPR setahun ini dengan ungkapan 2017: Tahun Gelap DPR,” ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017)

KOMPAS.com/Kristian Erdianto Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).

Baca juga: Kinerja DPR yang Jeblok dan Tuntutan yang Banyak Dinilai Tak Sebanding 

Sepanjang 2017, DPR hanya mampu menghasilkan 11,5 persen produk legislasi dari target 2017 atau 6 undang-undang (UU) dari 52 rancangan undang-undang (RUU) prioritas.

Pada bidang pengawasan, Formappi juga menilai, ada beberapa yang tidak berjalan baik. Misalnya, sepanjang 2017 DPR membentuk 65 panja untuk menindak lanjuti hasil pengawasan.

“Namun demikan, hanya 15 panja yang memiliki hasil yang jelas. Sedangkan sisanya, 50 panja tidak diketahui tindak lanjutnya atau tidak jelas,” kata Lucius.

Puncak dari berbagai persoalan di DPR, lanjut Lucius, dengan ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Baca: Tak Ada Korelasi Antara Penambahan Kursi dan Peningkatan Kinerja DPR 

Kini, Setya Novanto telah ditahan oleh KPK setelah sebelumnya sempat buron keberadaannya tak diketahui saat akan dijemput paksa oleh penyidik. 

“Anehnya, saat itu tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh DPR maupun Mahkamah Kehormatan Dewan terkait status Ketua DPR Setya Novanto,” ujar Lucius.