Golkar Pastikan Perombakan Pengurus Tampung Semua Faksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kemungkinan melakukan perombakan kepengurusan menyusul dipilihnya ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menuturkan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal recana perombakan tersebut.

"Secara pandangan umum belum ada yang berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam Rapimnas," kata Nurdin di sela Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Nurdin meyakini, perombakan pengurus yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai. Hal itu, kata dia, agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.

Baca juga : Priyo Harap Penunjukan Ketum Baru Golkar Diikuti Perombakan Kepengurusan

"Artinya akomodir bukan artian penampungan, tapi dalam rangka ciptakan tim pengurus yang kuat, solid agar dalam waktu singkat ini kita bisa ada akselerasi pelaksanaan program-program partai," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menuturkan perombakan dilakukan dengan pertimbangan sejumlah aspek, yakni aspek konstitusional, pertimbangan politik, pertimbangan organisasi, dan aspek pencapaian target-target politik yang ada. Aspek-aspek tersebut adalah dasar dilakukannya Munaslub.

"Karena Munaslub diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah Golkar, jangan sampai langkah yang diambil justru kontrapdoruktif," kata Idrus.

Baca juga : Titiek Soeharto Batal Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar, Ada Apa?

Menurut dia, ada beberapa pihak yang menginginkan perombakan kepengurusan secara total. Namun, ia sebagai sekjen dan mantan pelaksana tugas ketua umum menjelaskan bahwa perombakan total secara psikososial politik bisa saja menciptakan suasana yang kurang baik antara keluarga besar Partai Golkar.

Perombakan dinilai harus sesuai dengan kebutuhan ketua umum.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa tak ada yang tak bisa dicopot dari kepengurusan saat ini. Termasuk dirinya yang menjabat Sekjen DPP Partai Golkar.

"Jd kalo ditanya bisa (dicopot)? Bisa. Sekjen pun bisa diganti. Semua bisa," ujarnya.