Priyo Harap Penunjukan Ketum Baru Golkar Diikuti Perombakan Kepengurusan

Kompas.com - 18/12/2017, 11:01 WIB
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso berharap, penunjukan ketua umum baru DPP Partai Golkar juga diikuti perubahan kepengurusan.

Hal itu, menurut dia, penting untuk pembaruan.

"Idealnya harus ada perubahan kepengurusan," kata Priyo di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Di samping itu, ia menilai, perlu ada kebijaksanaan agar ketua umum terpilih bisa merangkul semua pihak. Sekalipun penunjukan ketua umum tersebut telah dilakukan secara aklamasi.

(Baca juga : Pidato Perdana sebagai Ketum Golkar, Airlangga Doakan Novanto hingga Bahas Pilkada)

Sementara itu, terkait dengan keinginan Priyo maju sebagai calon ketua umum yang diutarakan beberapa waktu lalu, hal itu masih menunggu Munaslub.

Adapun pada Senin pagi, Golkar masih melaksanakan Rapimnas.

"Di Munaslub ada kepastian boleh enggak. Masih terbuka enggak kemungkinan kalau saya maju. Saya belum tahu," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

(Baca juga : Jokowi Masih Belum Putuskan Nasib Airlangga dan Khofifah dalam Kabinet)

Rapimnas dan Munaslub tersebut digelar dalam rangka melaporkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Beberapa agenda yang direncanakan, selain memilih ketua umum baru, yakni perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Meski mengagendakan memilih ketua umum baru, Ketua DPP Golkar Yahya Zaini menyatakan hampir pasti tak dibuka pendaftaran calon ketua umum sebab saat ini semua suara bulat mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X