Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer: Motor Penantang Busway hingga Gaya Unik Saksi Ahli KPK

Kompas.com - 13/12/2017, 06:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib buruk menimpa pengendara sepeda motor yang dibawa masuk ke busway. Bukannya lolos macet, kendaraan itu justru tergencet bus transjakarta.

Artikel tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di Kompas.com sepanjang Selasa (12/12/2017). Selain itu, ada sejumlah berita lain yang layak untuk disimak.

Berikut ini rangkuman berita terpopuler kemarin.

Motor kejepit di busway

Gara-gara masuk busway, sepeda motor berpelat nomor B 4246 TCP terjepit di antara badan transjakarta dan pagar di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa pagi.

Akibat peristiwa tersebut, terjadi kepadatan lalu lintas di jalur transjakarta Warung Buncit. Setelah motor tersebut dikeluarkan, lalu lintas kembali lancar.

Simak beritanya di artikel "Nekat Terobos Busway, Pengendara Motor Ini Terjepit Transjakarta".

Nekat menerobos jalur transjakarta, pengendara sepeda motor ini terjepit badan bus.Dokumen PT Transjakarta Nekat menerobos jalur transjakarta, pengendara sepeda motor ini terjepit badan bus.

Lagi, PKS vs Fahri Hamzah

Surat pencopotan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan diproses setelah masa reses berakhir.

Surat tersebut disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR di ruang rapat pimpinan DPR, Senin (11/12/2017). Namun, usulan tersebut belum ditanggapi lantaran problem pergantian ketua DPR belum selesai.

Baca selengkapnya di "Surat Pencopotan Fahri Hamzah Akan Diproses Pimpinan DPR Setelah Reses ".

Soal dana parpol di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa ada beberapa mata anggaran pada APBD 2018 yang disamakan dengan nilai anggaran pada tahun sebelumnya. Ia mengaku terkejut setelah tahu bahwa dana bantuan keuangan untuk partai politik naik hingga menjadi Rp 4.000 per suara.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa kebijakan kenaikan bantuan dana parpol itu diteken ketika Djarut Saiful Hidayat masih menjabat gubernur. Kebijakan itu diterapkan pada APBD Perubahan 2017. Bagaimana tanggapan Djarot tentang hal ini?

Simak berita-berita ini:
- Baca juga : Anies: Kami Terkejut, Tak Tahu Bantuan Parpol Dinaikkan 10 Kali Lipat
- Baca juga : Djarot Lupa Pernah Tanda Tangani Peraturan Kenaikan Dana Parpol

Tampilan nyentrik ahli hukum KPK

Namanya Mahmud Mulyadi. Rambutnya dibikin gaya mohawk, sepatunya ngejreng warna-warni.

Sepatu boots dengan motif warna-warni yang dikenakan dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sepatu boots dengan motif warna-warni yang dikenakan dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).
Kehadiran mengundang perhatian mata pengunjung sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mahmud merupakan saksi ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melawan Novanto. Karena penampilan unik doktor hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara itu, hakim Kusno pun berkomentar, "Ahli ini penampilannya anak gaul, tapi pintar sekali."

Siapa sebenarnya Mahmud Mulyadi ini? Baca artikelnya berikut ini.
- Nyentriknya Saksi Ahli dari KPK di Sidang Praperadilan Setya Novanto...
- Kelihaian Ahli Hukum KPK yang Berpenampilan Nyentrik di Praperadilan Novanto
- Hakim Praperadilan Novanto: Ahli Ini Penampilannya Gaul, tapi Pintar Sekali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com