Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafii: Carilah Orang Golkar yang Terbaik di Antara yang Buruk

Kompas.com - 12/12/2017, 16:00 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii menilai langkah Setya Novanto menunjuk Ketua DPR untuk mengantikannya, sebagai tindakan yang tidak tepat.

"Jangan nunjuk-nunjuk sendiri, itu dimusyawarahkan dong. Kalau itu kan Golkar ya (yang menentukan Ketua DPR), harus merapat pimpinan Golkar yang betul, tidak benar cara (Novanto) begitu," kata Buya Syafii.

Hal itu disampaikan Buya Syafii saat ditemui usai mengikuti acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK)? di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Karena penunjukan Ketua DPR merupakan kewenangan fraksi Golkar, Buya berpesan agar partai berlambang beringin itu memilih sosok yang tepat.

Baca juga : Surat Penunjukan Aziz Syamsuddin Tunjukkan Nafsu Politik Novanto Belum Berakhir

"Karena ini hak partai, carilah orang Golkar yang terbaik di antara yang buruk," ujar Buya.

Ketua DPR pengganti Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP nantinya diharapkan sosok yang punya integritas memimpin di Senayan.

"Tentunya yang mewakili rakyat ya, yang mempunyai integritas, yang tidak terlibat dalam korupsi, dan itu tidak mudah mencarinya sekarang," ujar Buya.

Sebelumnya, Setya Novanto sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar.

Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR.

Baca juga : DPR Belum Sepakati Aziz Syamsuddin Gantikan Setya Novanto

Aziz Syamsuddin menganggap sah penunjukan dirinya sebagai Ketua DPR oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Menurut Aziz, dalam AD/ART Golkar, penunjukan Ketua DPR tak harus didahului dengan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

"Yang penting tanda tangan ketua umum dan sekjen dan dewan pembinanya sah," ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Meski demikian, Badan Musyawarah DPR masih belum menerima keputusan Novanto dengan menunjuk Aziz. Bamus yang diisi perwakilan fraksi dan juga pimpinan DPR sepakat menunjuk Plt terlebih dulu. Ketua DPR definitif baru akan dipilih setelah Golkar selesai berkonsolidasi, tidak terpecah seperti saat ini.

Kompas TV Hari ini (12/12), KPK selaku termohon menghadirkan dua ahli hukum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com